SOROTKEADILAN | Rabu, 29 Juli 2020

Bumdes Harus Bisa Memberi Kesejahteraan Masyarakat Bumdes Bukan Untuk Bancakan Desa

Prasetyo, AP., M.Si., Sekdis DPMD

Sorotkeadilan.com,- Ibu Kota Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Sudah tidak asing lagi nama Bumdes meleket di warga masyarakat pedesaan, namun dari itu, diduga masih banyak yang belum tahu tentang peran dan fungsi Bumdes di wilayah desanya.

Menurut Sekeretaris Dinas DPMD Kabupten Sukabumi, Prasetyo, AP., M.Si., menjelaskan bahwa Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai penggerak ekonomi berbasis masyarakat. Tentunya dalam pembentukan Badan Usaha Milik Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

"Adapun sumber permodalan Bumdes bisa dari Dana Desa, dari masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementrian Desa, pinjaman, atau penyertaan modal dari pihak lain," ungkap Prasetyo, AP., M.Si., pada sorotkeadilan.com di ruang kerjanya, Rabu 29/07/2020.

Prasetyo, AP., M.Si., menegaskan, bahwa, kalau Bumdes itu harus bisa memberikan nilai kesejahteraan buat masyarakat, karena Bumdes itu milik masyarakat desa, bukan milik kepala desa yang akhirnya diduga suka jadi 'bancakan' desa saja.

"Keberadaan Bumdes harus mampu jadi penggerak ekonomi masyarakat desa, misalnya, bisa membantu mempromosikan atau menjual hasil bumi atau hasil olahan makanan, atau pembuatan kerajinan produksi warga masyarakatnya," terangnya.

"Jangan sampai Bumdes jadi "Predator" ekonomi masyarakat desanya, ini sangat bahaya. Disamping itu laporan usaha Bumdes harus jelas dan transparan agar masyarakat mengetahui. Jangan sampai Bumdes seperti banyak kasus diduga jadi 'bancakan' desa itu bahaya," terangnya lagi.

Prasetyo, AP., M.Si., sangat berharap kalau kepala desa itu punya sifat yang visioner untuk mengembangkan dan memajukan desanya.

Harus tahu apa potensi desanya, dan apa skala prioritas untuk bisa membantu dan jadi solusi bagi warganya. Kalau ada kepala desa yang arogan, itu sangat ketinggalan jaman dan dipastikan tidak akan ada kemajuan.

"Misal, masyarakat desanya itu mata pencahariannya adalah sebagai petani atau nelayan atau pedagang. Kepala desa harus mampu membaca dan menganalisis kendala apa yang masyarakatnya rasakan, disitu kepala desa harus jelas konsep dan misi visinya untuk mengabdi kepada masyarakat.

Kalau pembuatan Embung itu sebagai solusi misalnya, yang bisa menjawab dan memberikan dampak signifikan dan keuntungan yang berkesinambungan bagi warga masyarakatnya, kenapa tidak, itu jadi skala prioritas untuk dibangun dengan musyawarah desa bersama masyarakat.

Jangan sampai yang dibangun itu tidak tepat sasaran dan tidak memberikan dampak dan perubahan untuk kesejahteraan dan mendorong kemajuan masyarakatnya," beber Prasetyo, AP., M.Si., selaku Sekteris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD.
Sorotkeadilan.com (ARS).

Popular