SOROTKEADILAN | Sabtu, 04 Januari 2020

Ada Apa Dengan PT Jawa Suisan Indah (JSI) Dan Para Buruhnya


Sorot Keadilaan.Com,- Sukabumi, PT. Jawa suisan Indah yang beralamatkan di Jalan Pelita SLK IPB Kampung Neglasari, Pelabuhanratu, Kec. Pelabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat, disambangi tim kuasa hukum buruhnya.

Dalam pertemuan itu, menurut Erni Supenawati SH, Selaku kuasa hukum dari para buruh menerangkan. Pihaknya mau bertemu dengan pihak manajemen PT. Jawa Suisan Indah untuk klarifikasi tentang upah.


"Kami mau bertemu dengan manajemen PT. JAWA SUISAN INDAH yang berkantor di komplek SLK IPB Palabuhanratu tersebut, untuk klarifikasi tentang kaitan upah kerja, yang diantaranya Permasalahan itu adalah:
-Masa Kerja yang akan di hilangkan dengan dalih Pergantian Management,Tunjangan Lembur yang di hilangkan,Tunjangan Kinerja yang di Hilangkan,Tunjangan Keahlian yang di hilangkan." papar Kuasa Hukum Erni Supenawati SH. kepada media SorotKeadilan.com. Sabtu, 04/12/2020.


Erni Supenawati pun menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya Itu menjadikan salah satu akar Masalah. Kenapa buruh menguasakan nya ke kantor hukum kami, maka nya tim kuasa hukum datang ke kantor PT. JSI untuk adanya klarifikasi, tapi sayangnya pihak managemen tidak koperatif terhadap kita. Malah di hadapkan dengan para pengamanan yang ada.


Lanjutnya, "kami dari TIM KUASA HUKUM, dari Kantor HUKUM ERNI SUPENAWATI SH, akan melayangkan Surat Permohonan Bipartite ke Management PT. JSI, dan kamipun akan tempuh sesuai dengan undang-undang yang ada kaitannya dengan apa yang dilakukan perusahaan ini." Imbuhnya.

Erni Supenawati SH berpendapat, Karena sudah jelas Berdasarkan pada undang undang no 2 tahun 2004 tentang perselisihan Hubungan industrial (“UU PPHI”) apabila terjadi perselisihan hak antara pengusaha dengan pekerja/buruh, keduanya dapat menempuh upaya hukum berupa Perundingan Bipartit, yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

Perselisihan mengenai pemotongan dinamakan perselisihan hak, yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersamanya.

Apabila upaya Bipartit tidak mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak dapat menempuh upaya Perundingan Tripartit, yaitu penyelesaian sengketa Perselisihan Hubungan Industrial melalui pihak ketiga (mediasi), yaitu melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk dikeluarkan anjuran tertulis.

Dalam hal anjuran tertulis ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat dengan melakukan gugatan.

"Melalui mekanisme itulah, kami akan lakukan beberapa langkah untuk upaya selanjutnya". Tandasnya.

(Ardiansyah/ARS).

Popular