SOROTKEADILAN | Sabtu, 08 Februari 2020

PT. Bojong Asih Laporkan KTRS Ke Polisi, KTRS Akan Lapor Ke Ombudsman.

GM PT Bodjong Asih didampingi Kepala Satpam

Sorot Keadilaan.Com,- Sukabumi,  Saat gencar-gencarnya himbauan dan penegakan hukum mengenai tambang ilegal oleh Polres Kabupaten Sukabumi dengan berbagai pertimbangan kerusakan alam serta karena tambang liar memang tak berijin PETI (Penambang Tanpa Ijin).

Hal tersebut disambut baik oleh PT. BODJONG ASIH Jln Ciemas Km 3.5 , Desa Cihaur Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi. Menurut pihak Manajemen dari PT. Bodjong Asih tersebut, areal perkebunannya sudah mulai dimasuki para penambang liar, menurutnya pihak perkebunan tidak pernah memberikan ijin apapun kepada tambang liar tersebut.

"Kami sudah sampaikan kepada warga sekitar bahwa pihak PT. Bodjong Asih tidak pernah mengijinkan penambang liar atau penambang ilegal untuk melakukan kegiatan tambang di areal PT. Yang dimana kami bergerak dalam bidang perkebunan khusunya perkebunan Teh. Tentu kegiatan tambang ilegal atau tambang liar ini akan mengganggu keberlangsungan tanaman kami serta berpengaruh besar terhadap penurunan hasil produksi/panen, jika tambang tersebut dibebaskan atau liar, apalagi musim penghujan seperti ini sangat rawan terjadi bencana alam". Beber Kawit selaku General Manager di PT. Bodjong Asih, pada sorotkeadilan.com, di ruang kerjanya. Jum'at 07/02/2020.

Masih Kata Kawit. "Perkebunan kami ini termasuk klasifikasi kelas satu (1), hal ini berdasarkan hasil dari tim penilaian Dinas Perkebunan Kabupaten Sukabumi pada tahun 2018. Jadi, dalam penilaian tersebut sub sistemnya diantaranya; legalitas perusahan, manajemen perusahaan, ada pengolahan, ada sosial, budaya, dan rutinitas pelaporan kegiatan bulanan serta persemester terhadap Dinas Pertanian bidang perkebunan dan Lingkungan Hidup (DLH). Disamping itu untuk pajak HGU kami selalu mentaati peraturan apa yang menjadi kewajiban perusahan. Dan kami pun melakukan amanat PP (Peraturan Pemerintah) no 86/2018, Permentan no 98/Thn 2014, Perbup no 115 tahun 2016 tentang kemitraan perkebunan. Maka dari itulah kami terapkan kebeberapa kelompok binaan perkebunan dengan metode kemitraan ada sekitar tiga (tiga) Kelompok tani binaan pihak perkebunan". Imbuhnya.

Sambung Kawit. "Setelah mendapat laporan dari orang lapangan kami, bahwa pada tanggal 03/02/2020 diketahui ada kegitan tambang di beberapa titik areal perkebunan kami yang dilakukan oleh KTRS (Koprasi Tambang Rakyat Sukabumi). Maka kami selaku pihak manajemen PT. Bodjong Asih membuat LP (Laporan Perkara) kepada Polres Kabupaten Sukabumi dengan nomor laporan No STBL /26/II/2020/SPKT. Hal ini terpaksa kami tempuh, karena kami sudah sering melakukan pendekatan dan sosialisasi himbauan, agar tidak melakukan tambang liar atau tambang ilegal. Itu sesuai intruksi Kapolres Sukabumi Akbp Nuredy Irwansyah Putra, SH, SIK, MH., dalam himbauannya diberbagai media masa bahwa tambang liar atau tambang ilegal tidak boleh beroprasi". Tandasnya.

Sedangkan di tempat terpisah di kampung Jamban Palabuhanratu saat sorotkeadilan konfirmasi kepada Sdr Dodi Zaenal Abidin selaku team (Penasehat) dari KTRS (Koprasi Tambang Rakyat Sukabumi), membenarkan anggotanya ada pembukaan beberapa titik di wilayah areal perkebunan PT. Bodjong Asih tersebut. Dodi pun memberikan informasi kalau Anggota KTRS itu dilengkapi KTA resmi.

"Kami buka titik lokasi tambang disitu setelah beberapa hari sebelumnya melakukan permohonan ploting ke pihak perkebunan namun tidak ada tanggapan. Bahkan kami melakukan permohonan ploting ke gubernur dan pihak Polda Jabar.

Kami disitu bukan babad alas, tapi di areal itu sudah ada lobang-lobang penambang sebelumnya. Toh kenapa yang sebelumnya tidak di laporkan. Sekarang kami buka disitu dilaporkan". Terang Dodi Zaenal selaku penasehat KTRS.

Dodi Zenal pun menjelaskan bahwa KTRS sesuai amanat UU Minerba. "Petikan Keputusan MK nomor 30/PUU-VIII/2010. Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat, ketentuan tentang Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di dalam UU Minerba adalah sebagai wujud pelaksanaan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection) dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial negara. Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan tentang WPR, Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan, (WUP) sudah jelas dan tegas. Dimana urutan prioritasnya adalah dengan memberikan prioritas untuk menetapkan WPR.

Kalau kami di katakan liar kami tidak terima, karena KTRS itu resmi berbadan hukum, soal kami dilaporkan itu sah-sah saja. Namun kami juga akan laporan ke Ombudsman terkait hal ini". Tegasnya.

Lanjut Dodi Zaenal. " Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba (Mineral dan Batu Bara), Pasal 20, 21, 23 dan 24. Jadi jelas merujuk ke pasal tersebut terlebih pasal 24 adalah tidak ada perintah Undang-Undang untuk menghentikan kegiatan! Tetapi justru menugaskan pemerintah untuk menugaskan ditetapkan sebagai WPR hal inilah yang menjadi acuan kami.

Saya juga sangat menyetujui himbauan Polres Sukabumi terkait pelarangan tambang ilegal atau liar. Tapi untuk KTRS kami resmi dan berbadan hukum jadi kurang tepat jika kalau ada yang menyebutkan kami disebut tambang liar.

Sebelum melakukan kegiatan tambang tersebut, kami juga sudah kordinasi dengan Dinas ESDEM Kabupaten Sukabumi dan tak ada masalah. Disini pemerintah harus hadir sebagai solusi buat rakyat atau tambang rakyat.

Himbauan atau larangan harus beserta solusi. Kami KTRS sudah sesuai dengan yang diamanatkan UU yang tadi saya sebutkan". Imbuhnya

KTRS menyampaikan sikapnya, bahwa pihaknya akan tetap terus menambang walau pun ada himbauan atau laporan dari pihak BA (Bodjong Asih), "kami pihak KTRS akan tetap menambang sesuai amanah UU Minerba, walaupun kami di himbau dan dilaporkan". Pungkasnya.

Sedangkan saat dikonfirmasi melalui Whatsapp ke Polres Sukabumi melalui Humas Polres Sukabumi, Ipda Aah Saepul Rohman membenarkan adanya laporan masuk dari Bodjong Asih.

"Ya betul pada hari selasa tanggal 4 Pebruari 2020 telah datang karyawan perkebunan Bojong Asih ke SPKT Polres Sukabumi untuk melaporkan dugaan kegiatan pertambangan tanpa ijin di areal perkebunan PT. Bojong Asih. Dan sedang kami dalami". Kata Ipda Aah Sampul Rohman.

(arz)

Popular