SOROTKEADILAN | Senin, 10 Februari 2020

Kirim Surat Somasi, Kuasa Hukum Pemilik Tanah Minta Anies Ganti Rugi Lahan Proyek Normalisasi Kal


 

Sorotkeadilan.com - Jakarta - Persoalan proyek Normalisasi Kali tak disangka menyisakan  masalah saat proses pembayaran ganti rugi bidang tanah milik warga DKI Jakarta imbas proyek itu. Padahal, anggapan semula mampu menyelesaikan problem musibah banjir acap kali menimpa di Jakarta tiap tahun.

Sebagai contoh kasus, ialah pembayaran ganti kerugian tanah milik pribadi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) bernomor 79 dengan surat ukur 1405 tahun 1984 terletak di kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur atasnama Hj. Anan Bin Taih (Almarhum) yang telah 7 (tujuh) tahun tak kunjung diberikan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, proyek normalisasi kali yang telah dikerjakan sejak Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Gubernur Joko widodo yang kini menjabat Presiden Republik Indonesia (RI), lalu dilanjutkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) saat ini menjabat Komut Pertamina, dilanjutkan Gubernur Djarot Saiful Hidayat, kemudian dipimpin Gubernur Anies Rasyid Baswedan, berimbas malahan tak mampu menyelesaikan persoalan pemberian ganti kerugian pada warga DKI Jakarta yang turut memberikan dukungan kepada proyek Pemerintah tersebut.

Sehubungan itu, pada senin (10/2) siang pukul 10.00 wib, selaku Kuasa Hukum, Charles Bernhard mewakili ahli waris pemilik surat tanah menyambangi kantor Balai Kota DKI Jakarta dalam rangka melayangkan surat Somasi ditujukan ke bapak Anies Baswedan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan pemberian ganti kerugian mengingat pihak pemilik tanah itu. Jakarta (10/2)

Padahal kantor BPN Jakarta Timur telah mengeluarkan validasi pemberian ganti kerugian ditujukan pada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan pembayaran
ganti kerugian kepada pemilik tanah," demikian kata Kuasa Hukum pemilik surat tanah, Charles Simatupang ditemani kedua rekannya saat diwawancarai awak media. Jakarta. Senin (10/2)

Lanjutnya,"Maka itu, akhirnya pemilik tanah terpaksa melayangkan Somasi ditujukan kepada bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta agar segera melakukan pemberian ganti kerugian, lantaran pihak pemilik tanah sudah berjuang selama 7 (tujuh) tahun untuk mendapatkan haknya," imbuhnya.

Perlu diketahui, masalah pemberian ganti kerugian sebidang tanah milik seluas 4.963 meter persegi di lingkungan kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Kota Jakarta Timur yang telah diperjuangkan pemiliknya selama 7 (tujuh) tahun semenjak tahun 2013 yang hingga saat ini adalah salah satu contoh betapa bobroknya menejemen Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan keseluruhan proyek normalisasi tersebut secara utuh.

Semenjak tahun 2013 pemilik tanah terus memperjuangkan haknya mendapatkan ganti kerugian melalui berbagai pertemuan yang dilakukan dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bahkan pernah berurusan dengan pihak berwajib, hingga berulang kali dibohongi janji-janji manis pejabat yang pernah ditemui, namun tak kunjung terlaksana, ujarnya.

Berbagai peraturan mengatur pemberian ganti kerugian tanah warga terkena program Pengadaan Tanah bagi pembangunan kepentingan umum selalu ditabrak begitu saja oleh penguasa.

Peraturan dibuat dan hanya wajib ditaati rakyat kecil, namun sebaliknya peraturan dibuat di kangkangi penguasa, jelasnya.

Diketahui, dalam berbagai pertemuan diadakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehubungan pelaksanaan proyek Normalisasi Kali di wilayah DKI Jakarta selalu dihadiri pihak pemilik tanah."Beberapa instansi pemerintahan Provinsi DKI Jakarta juga sudah berulang kali ditemui. Bahkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur telah mengeluarkan validasi pemberian ganti kerugian ditujukan ke Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pemilik tanah," kemukanya.

Namun tetap saja pemilik lahan belum mendapatkan ganti kerugian hingga saat ini."Perjuangan rakyat kecil demi mendapatkan haknya memang harus melalui jalan panjang yang berliku-liku. Jangan berharap hak warga negara akan diberikan dengan cuma - cuma oleh penguasa, tetapi hak itu harus direbut walau dengan air mata dan keringat
darah sekalipun, Pungkasnya.

(Diana)

Popular