SOROTKEADILAN | Kamis, 23 Juli 2020

AMPUH Mendesak KPK RI Untuk Menindak Tegas Para Oknum Koruptor di Tanjung Jabung Barat Jambi


Sorot Keadilan.Com,- Jakarta, Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (AMPUH) mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mendesak pihak KPK RI agar segera mungkin menuntaskan dan menyampaikan secara transfaran kepada masyarakat serta mengusut tuntas dugaan keterlibatan Walikota Jambi SF dan Bupati Tanjung Jabung Barat Ir.S atas dugaan keterlibatan dalam kasus pipanisasi pembangunan air bersih Kab.Tanjung Jabung Barat tahun 2007.

 

Selain itu Koordinator lapangan AMPUH Yuni Yanto menjelaskan secara detail di KPK RI bahwa KKN di Provinsi Jambi sudah merajalela, bahkan para oknum pejabat yang memiliki kewenangan strategis terkesan bekerja sama membangun sistem yang sangat rapi.

 

“Kami sebagai masyarakat penggiat anti korupsi di Provinsi Jambi ingin menyuarakan suara kami dan melaporkan kepada KPK RI bahwa kasus- kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jambi terkesan “dipetieskan”terang Yuni Yanto selaku Korlap.

 

Menurut Yanto, para oknum yang saat ini mempunyai jabatan strategis dan diduga terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi hingga kini masih melenggang dan terkesan tidak tersentuh oleh penegak hukum.

 

“Seperti dugaan keterlibatan Walikota Jambi SF dan Bupati Tanjung Jabung Barat S dalam kasus pipanisasi pembangunan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2007- 2010 diduga menjadi otak pelaku konspirasi persekongkolan jahat yang dilakukan dengan cara menaikan anggaran (markup) dan menurut pengakuan HS mantan Kadis Pekerjaan Umum Kab.Tanjung Jabung Barat awalnya proyek ini hanya Rp57 Milyar namun dinaikan hingga Rp151 Milyar” tutur Yanto kepada awak kepada awak media yang meliput di lapangan.

Yanto juga menjelaskan dalam orasinya bahwa dalam fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi tanggal 12 Desember 2018 dengan terdakwa HS mantan Kadis PU Kab.Tanjung Jabung Barat mengatakan bahwa Ir.S selaku Bupati Tanjung Jabung Barat menerima fee sebesar 20%, sedangkan SF yang saat ini menjabat Walikota Jambi juga menerima fee 20% dari total nilai anggaran Rp151 Milyar, hingga dalam audit BPK menimbulkan kerugian Negara Rp18 Milyar.

 

“Selain itu juga menurut ED selaku Direktur PT.Mega Citra Konsultan saat menjadi saksi untuk mantan Kadis PU Tanjab Barat bahwa HS disidang Pengadilan Tipikor Jambi mengatakan bahwa SF memintanya untuk melakukan markup pencairan yang seharusnya 94% menjadi 96%”, papar Yanto.

 

Untuk itulah kedatangannya kali ini ke KPK RI untuk mendesak pihak KPK agar mengabulkan tiga tuntutannya antara lain untuk mengusut tuntas dan segera tetapkan status tersangka dan menahan SF dan Ir.S atas dugaan keterlibatan dalam kasus pipanisasi pembangunan air bersih Kab.Tanjung Jabung Barat tahun 2007 dan tuntutan kedua agar mengusut tuntas dugaan korupsi kasus UPCA Kota Jambi atas LHP BPK RI tahun 2015 senilai Rp5,12 Milyar berikut hasil pemeriksaan audit investigasi BPK RI senilai Rp18 Milyar dan tuntutan ketiga agar segera tuntaskan LP AMPUH nomor:IST/LP.AMPUH/X/2019 dugaan tindak pidana korupsi kegiatan proyek dinas PUPR Kota Jambi yang meliputi pekerjaan pembangunan Jogging Track dan ruang terbuka Danau Sipin TA.2017 dan TA.2018, serta pekerjaan penbangunan Pedestrian Jl.Hayam Wuruk TA.2017 dan 2018, dan pekerjaan peningkatan Jl.Pangeran Antasari TA.2018 dan yang terakhir pekerjaan peningkatan Jl.Aditya Warman TA.2018.

 

Saat yang sama Srikandi dari Tanjung Jabung Barat yang ikut menyuarakan tuntutannya di KPK RI, A.Mulyati menjelaskan bahwa air di daerah Tanjung Jabung Barat sangat tidak laik untuk digunakan oleh warga masyarakat sekitar.

 

“Saya lahir di Tanjung Jabung dan besar di Tanjung Jabung juga, sampai saat ini saya tidak pernah merasakan air yang bersih dan bagus tetapi yang kami rasakan tidak lain adalah air yang asin, kami mandi dengan air asin dan minum dengan air payau”, ujarnya.

 

“Disaat hari yang baik ini Kami menyampaikan kepada KPK bahwa kami sebagai putra dan putri Tanjung Jabung Barat Jambi ingin menuntut kepada KPK RI untuk bertindak dan melakukan penahanan kepada para oknum yang telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi di Tanjung Jabung Barat ini terkait kasus kasus pipanisasi pembangunan air bersih di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2007- 2010”, tegasnya.

(RED)

Popular