SOROTKEADILAN | Rabu, 18 November 2020

Pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Oleh Polda Metro Jaya Soal Kerumunan Banyak Dipertanyakan


 

Sorotkeadilan.com - Jakarta, Praktisi Hukum Riski Syah Putra Nasution, S.H menyebut "PEMANGGILAN" terhadap Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta terdapat keanehan. Tidak tepat dan tidak berdasar pada hukum acara pidana (Formil) yang sebagaimana diatur dalam UU No.8 Tahun 1981 yang mengatur tentang suatu Pemanggilan seseorang.

Menurutnya, sebagai pengamat ia mengatakan, Anies tidak sedang dalam masalah hukum sehingga polisi ragu-ragu dalam menyebut undangan klarifikasi bukan "panggilan", dan perlu juga kita ketahui di dalam surat kepolisian yang tujuannya atas nama Anies Baswedan (Gubernur Provinsi DKI Jakarta) dan rujukan surat yaitu Laporan Infomasi Nomor: LI/279/XI/2020/PMJ/Ditreskrimum, di dalam hukum Formil tidak ada yang namanya Laporan Informasi, yang ada itu Laporan Polisi, mengapa ada suatu Laporan Polisi karena ada pengaduan/pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Pertanyaan, siapa yang melaporkan Anies?

"Saya ingin luruskan dulu bahwa Anies tidak sedang bermasalah dengan hukum. Maka polisi ragu-ragu dengan menyebut undangan klarifikasi bukan panggilan".

Perlu menambahkan bahwa dalam hukum pidana undangan klarifikasi itu tidak memiliki bobot hukum atau tidak mempunyai kekuatan.
“Lain soal kalau panggilan punya konsekuensi hukum, apabila sudah 2 kali dipanggil tidak hadir bisa ditangkap atau di jemput langsung”.

Penggunaan pasal-pasal pidana (KUHP) dan UU No.6 Tahun 2018 terhadapat Surat Pemanggilan menurut saya tidak tepat. Kenapa? Kasus Anies dan di tempat lain memakai PSBB bukan UU KARANTINA KESEHATAN yang sebagaimana diatur dalam UU No.6 Tahun 2018.

“PSBB itu Pergub yang sebagaimana apabila melanggar PSBB hanya akan dikenakan sanki “ADMINISTRATIF” yang menindaknya satpol PP bukan Polisi.

"Dengan demikian apabila Anies tidak datang dalam memenuhi undangan klarifikasi tersebutpun tidak melangggar. Tidak nyambung, kasus Pergub kok yang panggil Polisi”.pungkasnya.

(Diana)

Popular