SOROTKEADILAN | Jum`at, 12 Februari 2021

Dugaan Kuat Hentikan Kasus Rasisme Abu Janda Di Bareskrim Mabes Polri


 

Sorotkeadilan.com - JAKARTA (12/02) – Pertemuan mantan Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai dengan penggiat sosial media Permadi Arya di sebuah hotel bintang lima Jakarta beberapa waktu lalu berbuntut panjang.

Pertemuan yang diinisiasi oleh politisi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menjadi pertanyaan sebagian kalangan. Apalagi mengingat posisi Abu Janda selaku terlapor kasus rasisme dan penistaan agama yang perkaranya masih dalam proses penyelidikan Bareskrim Polri.

Advokat Adi Partogi Singal Simbolon ikut mempertanyakan kehadiran Sufmi Dasco Ahmad pada pertemuan antara Pigai dan Abu Janda. Dia pun curiga petinggi Gerindra itu intervensi dalam perkara Abu Janda.

Ada dugaan yang sudah Sufmi Dasco Ahmad memberhentikan perkara Abu Janda yang sudah ditindak lanjuti oleh tim penyidik Mabes Polri, demikian pernyataan Adi dikutip dalam keterangan singkatnya, pada kamis (11/02) yang disiarkan di kalangan awak media online, cetak dan elektronik.

Advokat muda ini turut mempertanyakan perihal posisi Sufmi Dasco Ahmad kala pertemuan dengan Abu Janda.

“Ada apakah di balik pertemuan itu (misteri) ? Pertemuan ini inisiatif atau pesanan (by order) ? ," timpal Adi penuh dengan tanda tanya.

Lalu, kata Adi menuturkan,"Apakah ada dugaan, memberhentikan suatu laporan tindak pidana yang di mana Abu Janda sudah menjadi terlapor sedang dalam proses di tingkat Penyidik Bareskrim Mabes Polri ? Apalagi masih dalam proses penyelidikan," Sambungnya menuturkan saat dihubungi pewarta via hubungan telpon selular pada Jumat Siang (12/02).

Dia pun meminta agar Bareskrim segera memanggil Sufmi Dasco Ahmad terkait pertemuan Pigai dan Abu Janda.

Diketahui, Permadi Arya atau Abu Janda sedang diperiksa atas dugaan telah melakukan penistaan agama dan rasisme terhadap Natalius Pigai.

Terpisah, Pakar Hukum Ahli Pidana Prof. Supardji Ahmad mengatakan Indikator Kerja Polri mesti presisi muatannya. Dalam hal ini harus Prediktif, Responsibilitas, Transparansi dan Berkeadilan. Demikian kata Supardji.

Guru besar Ahli Pidana itu menyampaikan seraya memberikan permisalan antara lain dalam penanganan suatu kasus dilakukan secara prediktif yang berarti mencerminkan adanya kepastian, kejelasan dan ketegasan.

Konsep responsibilitas memuat suatu nilai tanggung jawab dan responsif terhadap permasalahan hukum terjadi di masyarakat."Penegakan hukum bersifat progresif dan mampu menyelami suara keadilan masyarakat. Konsep transparansi hendaknya diimplementasikan melalui sikap dan terbuka dalam menegakkan hukum dan menanggapi kritik publik," ujarnya.

Sedangkan, dari segi berkeadilan Indikatornya diwujudkan dengan tindakan equal treatment dan non diskriminasi."Tidak ada lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas atau tajam ke samping yang satu, namun tumpul ke samping yang lain. Nilai keadilan direkonstruksi menjadi Restorative Justice," jelasnya menekankan.

"Meski ada pertanyaan lebih lanjut terkait Roadshow terlapor (Abu Janda). Dalam hal tersebut hendaknya menjadi pertimbangan polisi untuk lebih cepat melakukan proses hukum dan tidak boleh terpengaruh dengan tekanan politik. Penegakan hukum harus dikerjakan berdasarkan hukum secara profesional dan otentik," paparnya.

Abu Janda dilaporkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) atas cuittannya di akun Twitter @permadiaktivis1 yang diduga melakukan tindakan rasisme terhadap Natalius Pigai.

Atas perbuatannya itu, Abu Janda telah di laporkan dengan adanya dugaan tindak Pidana Pasal 45 ayat 3 Juncto Pasal 27 ayat 3 dan atau Pasal 45 ayat 2 Juncto Pasal 28 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE , Juncto Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP.

(red)

Popular