SOROTKEADILAN | Selasa, 05 Januari 2021

Sainudin Mahyudin Mahasiswa Uhamka: PNS Guru dihapus Jangan anggap remeh Pendidikan


Sorotkeadilan.com - Jakarta - Beberapa hari yang lalu Badan Kepegawaian Negara (BKN) memastikan tidak ada penerimaan guru dengan status Pegawai Negeri Sipil pada pelaksanaan CPNS 2021. Hal ini disampaikan oleh Kepala BKN Bima Haria Wibisana, melalui konfrensi pers virtual, Selasa (29/12/2020). Menurutnya, penghapusan PNS Guru ini akan digantikan dengan seleksi PPPK.

"Sementara ini Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi PPPK jadi bukan CPNS lagi," kata Bima.

Kabar peniadaan penerimaan CPNS untuk formasi guru ini ditanggapi oleh Sainudin Mahyudin, salah seorang Mahasiswa Pendidikan Dasar di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Jakarta. Menurutnya, upaya pemerintah meniadakan formasi CPNS untuk formasi guru adalah sebuah bentuk ketidakadilan yang diberikan negara terhadap pembangunan pendidikan. Lebih lanjut, beliau mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat menganggap remeh Pendidikan Indonesia.

"Rencana Pemerintah untuk tidak menerima PNS bagi guru adalah hal yang sangat keliru dan perlu dikaji kembali. Pemerintah Indonesia jangan menganggap remeh soal Pendidikan ini. Seharusnya Pemerintah memprioritaskan guru menjadi PNS dan perlu diberikan kesejahteraan apalagi banyak honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun dan berharap menjadi PNS" Kata Sainudin Mahyudin, Selasa, 05 Januari 2020.

Diketahui bahwa pemerintah telah menyiapkan seleksi PPPK yang akan dilaksanakan tahun 2021 untuk guru. PPPK merupakan program pemerintah yang termasuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Kendati sama dengan PNS dalam kategori ASN tetapi ada perbedaan diantara keduanya. Dalam pasal 21, disebutkan bahwa PNS memperoleh: gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Bedanya dengan PPPK adalah tidak memperoleh hak atas fasilitas serta jaminan pensiun dan jaminan hari tua.

Dengan demikian, menurut Sainudin Mahyudin hal tersebut sangat tidak sesuai dan tidak seimbang dengan perjuangan para guru.

"Masa sih guru mengabdikan diri bertahun-tahun, mentransfer, mentransformasi ilmu dan pengetahuan ke generasi penerus bangsa lalu tidak diberikan jaminan hari tua dan pensiunan? Kita harus tahu guru atau pendidik itu obor masa depan bangsa, jadi harus jaga agar tidak redup" Papar Sainudin.

 

 

(Diana)

Popular