SOROTKEADILAN | Selasa, 25 September 2018

Ketum PPP dan Dubes Uni Eropa Bertemu Bahas Pemilu


JAKARTA,sorotkeadilan.com - (25/9/18) Ketua Umum PPP Romahurmuziy bertemu dengan 21 Duta Besar negara-negara Uni Eropa (UE) membahas Pilpres dan Pileg 2019.

Pertemuan itu digelar di DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (25/9/18). Dubes Uni Eropa untuk untuk Indonesia juga turut hadir, Vincent Guerend.

Rommy menjelaskan tentang kondisi politik Indonesia sekarang dengan tahun 2016 dan 2014. Rommy menilai isu politik identitas pada Pilpres 2019 tak terlalu kencang dibandingkan sebelumnya.

"Saya tidak bisa memastikan bahwa itu akan hilang, tapi bahwa itu akan berkurang ya, kenapa? Karena saya katakan bahwa cawapres pak Jokowi kiai Maruf Amin salah satu yang menjamin politik identitas tidak banyak digunakan dan saya pastikan bahwa kiai Maruf adalah ulama yang sangat dihormati di Indonesia. Maka penggunaan politik identitas menjadi mentah kepada pasangan Jokowi-kiyai Ma'ruf Amin," kata Rommy di DPP PPP, Jl Diponegoro, Jakarta Pusat. (25/9/18)

Dalam pertemuan itu, dia menyampaikan, kampanye Pilpres akan berlangsung damai. Rommy mengatakan bahwa Dubes Prancis untuk Indonesia juga menyinggung soal Pilkada 2016 yang mana Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mendapat survei paling tinggi, tetapi kalah saat pemilihan. Rommy menjelaskan situasi 2016 dengan pilpres 2019 akan berbeda karena Jokowi menggandeng tokoh ulama Maruf Amin sebagai cawapres.

"Mereka Dubes Perancis membandingkan tahun 2016 di semua poling tinggi tapi kemudian jatuh. Saya kemudian sederhana menjawab waktu itu Pak Ahok menghadapi kasus penodaan agama. Sedangkan Pak Jokowi hari ini memuliakan tokoh agama dengan meletakan Pak Kiai Ma'ruf menjadi wapres posisinya jauh berbeda dengan Pak Ahok," katanya.

Rommy mengatakan bahwa dirinya juga membahas tentang ekonomi. Dia menjelaskan pemerintah telah memonotarium ekspor CPO ke Eropa karena isu lingkungan.

Rommy juga memaparkan, Dubes negara Uni Eropa lainnya menyinggung mengenai isu pekerja asing, padahal, kata Rommy, banyak pebisnis Uni Eropa yang ingin berinvestasi. Dia mengatakan isu itu merupakan politisasi, yang ditolak pemerintah adalah pekerja tanpa kemampuan dari luar negeri.

"Mereka pertanyakan adalah concern isu terhadap kinerja asing akan menjadi persoalan karena kecenderungan foreign direct investment dari Eropa ke Indonesia sejak 2015 melemah dan mereka khawatir penggunaan isu antitenaga kerja asing justru semakin menjadikan disinsentif para pebisnis Uni Eropa yang rencananya akan menanamkan modal di Indonesia. Saya sampaikan bahwa pada prinsipnya isu tenaga kerja asing ini adalah semata-mata political issue," jelas Rommy. (Hendrik)

Popular