SOROTKEADILAN | Sabtu, 07 Juli 2018

Kemenangan Bersama Seluruh Kader Partai Hanura


 

Sorot Keadilan.Com - Jakarta, Pasca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Nomor : 24/G/2018IPTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang mengabulkan gugatan perkara Nomor : 24/G/2O18/PTUN-JKT, tanggal, 22 Januari 2018 yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) II Tahun 2018, oleh Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.|P dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, melalui kuasa hukumnya ADVOKAT H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, sebagai penggugat lawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tergugat-l dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
(DPP Partai Hanura) tergugat II Intervensi, oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, mendapatkan reaksi positif dari para pengurus, kader dan simpatisan partai.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam amar putusannya yang cukup menyita perhatian masyarakat luas itu menyatakan;

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggaL 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya ;

DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat ll lntervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.MH-01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II lntervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000 ( Iima ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah).

KEMENANGAN PARTAI HANURA

Menurut H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, Putusan PTUN Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang mengadili perkara a quo ini, merupakan putusan yang sangat adil dan memberi manfaat besar bagi penyelesaian sengketa panjang Partai Hanura yang mengarah pada kehancaran dan perpecahan internal pengurus, kader dan simpatisan partai.

Dikatakan oleh H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), sesungguhnya Putusan PTUN Jakarta ini merupakan kemengan Partai Hanura secara menyeluruh bagi kelangsungan dan kejayaan Partai Hanura yang Iebih baik lagi untuk melangsungkan perjuangan dan cita-cita demi kejayaan dan masa depan Bangsa Indonesia.

Lebih jauh H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, mengatakan saat ini meruapakan waktu yang tepat bagi semua pihak baik versi penggugat oleh hasil Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) ll Tahun 2018, yang Ketua Umumnya Marsekal Madya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan Sekretaris Jenderal Sarifuddin Sudding, SH, MH, dan pihak Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) oleh Oesman Sapta Odang (OSO) dan Herry Lontung Siregar masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal sebagai Tergugat ll Intervensi, untuk mencari solusi atau jalan terbaik menuju kaerah penyelesian internal partai agar aspirasi politik pengurus dan kader Partai Hanura, pada pemilu tahun 2019 2024 dapat terwujud.

Diharapkan Kata H. ADI WARMAN, SH, MH, MBA, yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu, agar egoisme sektoral dan pertikaian internal pengurus segera dihentikan, saat ini waktunya untuk bersatu padu membangun bangsa dari keterpurukan ini dan mari kita menatap wajah Indonesia yang kita cintai ini untuk maju bersama Partai Hanura.

MENGUTUK KERAS PENGERUSAKAN DI KPU

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura mengutuk keras tindak penyerangan dan pengerusakan oleh oknum yang diduga Pengurus DPP Partai Hanura terhadap fasilitas sarana dan prasarana KPU Pusat yang sedang melakukan seleksi menferivikasi terhadap 25 calon anggota legislatif dari wilayah atau mbang Partai Hanura periode 2019-2024 yang merupakan turunan dari Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.MH ~22 .AH.11.01 Tahun 2017, tanggal 12 Oktober 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Periode 2015-2020 dan diperkuat dengan putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor : Nomor . 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal, 26 Juni 2018 yang telah ditindak Ianjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Terkait dengan peristiwa ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura meminta agar Kepolisian untuk mengusut tuntas pengerusakan fasilitas KPU yang merupakan milik Negara yang terjadi pada sore hari Jumat tanggal, 06 Juli 2018 di kantor KPU Pusat Jakarta, karena telah melanggar ketentuan pasal 406 dan 170 KUHPidana.

Kepada Kepolisian Negara RI kami Derwan Pimpinan Pusat Partai Hanura minta agar menindak secara tegas oknum Benny Rhamdani dan kawan-kawannya yang telah menyebarkan selebaran yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik seseorang dengan kata : “ Kalau Mau Perang, Maka Harus Siap Kalah dan Hancur Jenderal”. DASAR KAMPRET...! Dan “Langka Berikutnya: Gerakan Secara Nasional, Bersihkan Kabinet Jokowi dari Pelaku Kejahatan HAM 98” karena telah melanggar pasal 27 ayat 3 UU jonto pasal 45 ayat 1, ITE Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang lnformasi Transaksi Elektronik.

TIDAK ADA INTERVENSI

Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura secara tegas membantah tuduhan terhadap intervensi dan keberpihakan Janderal TNI Purn Wiranto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Hanura terhadap proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), termasuk kepengurusan Partai Hanura.

Tuduhan yang disampaikan oleh oknum H. Djafar Badjeber dan teman temannya melalui media cetak dan eIektronik di Jakarta terhadap keterlibatan Menkopulhukam RI Wiranto yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Hanura dianggap sebagai sumber konflik dalam parati Hanura merupakan perbuatan kejih dan fltnah belaka. Dan terhadap tuduhan yang tidak mendasar ini kami akan tindak lanjuti melalui Iaporan kepada pihak Kepolisian Negara dengan tuduhan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KHUPidana.

(Diana)

similar news

Turnamen Putsal HUT Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Resmi Ditutup, PJI Sumsel Pemenang Pertama.

Jakarta-Sorotkeadilan.com JaksaAgung Muda Intelijen Dr. Jan Maringka menyampaikan Futsal membutuhkan kekuatan dan kebersaamaan, karena tidak saja kemampuan perorangan yang ditonjolkan namun ...

"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?”

"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?” Sorotkeadilan.com - Jakarta Dalam rangka memperingati 60 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Forum Musyaw...

Dirjen Pertanian Urung Panen Raya  Jagung di Kabupten Dompu

Dompu Sorot Keadilan.com Warga tutup jalan ke lokasi pane raya jagung. Masyarakat sangat kecewa dan menyesalkan ulah segelintir warga Desa S...

KSBSI Gelar Giat Senam Sehat Dan Deklarasi Dukungan For Jokowi – Ma’ruf Amin.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Gelar Giat Senam Sehat Dan Deklarasi Dukungan For Jokowi – Ma’ruf Amin. Sorotkeadilan.com - Jakarta24/02. M...

Popular