SOROTKEADILAN | Kamis, 09 Mei 2019

Massa GERAK Yang Berkumpul Di Lapangan Banteng Sebelum Ke Bawaslu Dibubarkan Kapolres Jakarta Pusat.


Massa GERAK Yang Berkumpul Di Lapangan Banteng Sebelum Ke Bawaslu Dibubarkan Kapolres Jakarta Pusat.


sorotkeadilan.com - Jakarta,09/05.


Massa yang berjumlah kurang lebih 100 orang ini berkumpul di
Lapangan Benteng, Jakarta Pusat
sesuai informasi yang mana sebelumnya telah beredar di medsos sebagai titik kumpul yang selanjutnya, mereka akan bergerak ke Bawaslu.

Massa yang menamakan diri sebagai
Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (Gerak) datang diantaranya dari Jakarta, Jawa Tengah, Makasar, Manado, Medan Lampung dll. Berkumpul di Lapangan Banteng.Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019) dan rencananya akan menuju Bawaslu dan KPU.

"Ini bukan persoalan Jokowi-Maruf Amin, bukan persoalan Prabowo-Sandi.tapi ini persoalan bangsa kita, persoalan kedaulatan rakyat", kata peserta dalam orasinya.

"Kami tidak inginkan kecurangan, kami inginkan keadilan, tidak apa kalah kalau jujur tapi kami tak mau terima kalau kalah karena kecurangan, itu yang kami mau perjuangkan, kemenangan kita," ujar Raido Majid dari Makasar di depan para awak media.

Fakta di lapangan, masih lanjut Reido , 02 menang. Kami aksi damai dulu sekarang.

Saat Peserta sedang berorasi di atas mobil orasi,
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan datang menghampiri mobil orasi dan meminta turun yang ada di atas.mobil orasi dan selanjutnya meminta surat bukti legalitas aksi tersebut.

Di depan Koordinator lapangan (korlap) aksi, Luthfi dan para para peserta, Harry menyampaikan bahwa jangan sampai nanti ada sesuatu, saling menyalahkan, sama-sama kita saling menjaga.

"Ada surat gak?," tanya Kombes Harry ke Luthfi.
"Ada", jawab Luthfi.

Sejumlah polisi telah berjaga-jaga di lokasi dan sekitarnya kurang lebih 500 personil.

Aksi yang diinisiasi oleh Kivlan Zen itu meminta paslon Joko Widodo-Ma'ruf Amin didiskualifikasi.

Pengacara Kivlan Zen, Eggi Sudjana, mengatakan demo itu dilakukan sebagai kebebasan berkumpul, berserikat, mengemukakan pendapat di depan umum sesuai pasal 28 e ayat 3 UUD 1945, itu jelas. Kemudian ada Undang-Undang unjuk rasa untuk boleh mengemukakan pendapat di muka umum.

"Faktanya hari ini tidak diperbolehkan," protes Egi.

Menurutnya hal ini situasi yang tidak kondusif untuk berdemokrasi. (sdt).

similar news

Dirjen Pertanian Urung Panen Raya  Jagung di Kabupten Dompu

Dompu Sorot Keadilan.com Warga tutup jalan ke lokasi pane raya jagung. Masyarakat sangat kecewa dan menyesalkan ulah segelintir warga Desa S...

KSBSI Gelar Giat Senam Sehat Dan Deklarasi Dukungan For Jokowi – Ma’ruf Amin.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Gelar Giat Senam Sehat Dan Deklarasi Dukungan For Jokowi – Ma’ruf Amin. Sorotkeadilan.com - Jakarta24/02. M...

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN GELAR PAMERAN SENI KARYA NARAPIDANA “NAPI CRAFT 2018”

Sorot Keadilan.Com - Jakarta, Pameran seni karya narapidana “NAPI Craft” kembali digelar untuk yang ketujuh kalinya di Museum Seni Rupa dan Keramik Jakarta pada 31 Agustus – 7 Nov...

Kapolda Sulbar Mengingatkan Para Perwira Baru Agar Bekerja Dengan “Mata Hati”

Mamuju, sorotkeadilan.com – (20/10/18) Polda Sulbar kembali melahirkan para Perwira lulusan Setukpa yang tercatat sebagai angkatan 47 Wira Satria Wicaksana (WSW)....

Popular