SOROTKEADILAN | Rabu, 10 Juli 2019

"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?”


"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?”


Sorotkeadilan.com - Jakarta


Dalam rangka memperingati 60 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Forum Musyawarah Kebangsaan (FMK) menggelar diskusi dengan mengangkat tema:
"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?”
Rabu, 10 Juli 2019
Aula Foko (Forum Komunikasi Purnawirawan TNI Polri).
Jl. Senen Raya No.18, Jakarta Pusat.

Menghadirkan Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno (Pembina Forum Musyawarah Kebangsaan) sebagai keynote speaker dan
narasumbernya :
1. Wakil Ketua MPR RI Dr. H Ahmad Basarah, M.H
2. Laksda TNI (Purn) Isak Latukonsina | Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP)
3. AB Kusuma | Sejarawan, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (PSHTN-UI).

Ruly Sukarta Ketua FMK dalam sambutannya menginformasikan bahwa FMK mempunyai mitra ormas dan Perwakikan Kampus yang hadir diantaranya :

Putra Pembebas Bangsa.
UI, UBK, FKPPI, Pemuda Pancasila, Forum Santri Nasional, Forkom HMI, Student Keadership Forum, HMI Jakarta Barat, Pejuang Perempuan.

"Kami hanya ingin mengingat sejarah, darimana kita mulai," Kata Ruly

Menurut Ruly, dibawah Try Sutrisno, FMK berinisiatif untuk merekatkan kembali polarisasi yang terjadi di masyarakat secara implementatif usai Pilpres ini.

Pembina FMK Jend.Purn Try Sutrisno memaparkan secara runut dari sebelum masa persiapan kemerdekaan, keluarnya dekrit 5 Juli 1959 hingga kembalinya ke UUD 1945.

"Preambum UUD 1945 itu mengandung keseluruhan sila-sila Pancasila," ujar Try.

Menyangkut perubahan dalam pasal-pasal itu, dijelaskannya ada pada penjelasan UUD 1945 yang menjadi lampiran atau Addendum sehingga keasliannya tetap terjaga.

Disamping itu menurutnya kalau mau mengamandemen UUD 1945 harus ada Referendum dari Rakyat.

"Dekrit 5 Juli 1959 itu tak ada landasan hukumnya presiden mengeluarkan tapi karena keadaan genting dan anggota MPR menerimanya maka menjadilah landasan hukum dan politik," Jelasnya.

Ahmad Basarah wakil ketua MPR mengemukakan tugasnyalah untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini dan juga akan menghadirkan GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) sebagai acuan dalam membangun negara ini.

"Saya akan mengundang FMK untuk bisa memberi.masukan," yang disambut tepuk tangan oleh hadirin khususnya anggota FMK.

Acara ini berlangsung santai dan lancar hingga usai dengan foto bersama para hadirin dan pemhicara diskusi.


(Darman).

similar news

Apel Rakyat ‘’Indonesia Membangun Desa’’

Tegal-Sorotkeadilan.com, Dari isi Visi Indonesia yang disampaikan oleh presiden Jokowi Dodo kita dari PosRaya (Posko Relawan Rakyat) suatu organisasi Relawan Strategis pada saat pilpres 2019, terge...

Lintas Padepokan TTKDH, Milad 66 Tahun PS TTKDH 

Lintas Padepokan TTKDH, Milad 66 Tahun PS TTKDH Sorotkeadilan.com Dalam Rangka merayakan dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia Ke 74 Tahun serta Milad PS TTK...

Menelisik Penggunaan Dana Desa Patani Takalar, Ratusan Juta Jadi Temuan Korupsi ? 

Menelisik Penggunaan Dana Desa Patani Takalar, Ratusan Juta Jadi Temuan Korupsi ? Takalar - Sorotkeadikan.com. Desa Patani yang merupakan salah satu wilayah di...

Turnamen Putsal HUT Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Resmi Ditutup, PJI Sumsel Pemenang Pertama.

Jakarta-Sorotkeadilan.com JaksaAgung Muda Intelijen Dr. Jan Maringka menyampaikan Futsal membutuhkan kekuatan dan kebersaamaan, karena tidak saja kemampuan perorangan yang ditonjolkan namun ...

Popular