SOROTKEADILAN | Selasa, 06 Agustus 2019

GAGAL MEMBAWA HANURA LOLOS PEMILU 2019, PAKTA INTEGRITAS "OSO WAJIB LENGSER DARI KETUA UMUM".


Sorotkeadilan.com

Jakarta, 6 Agustus 2019.

Di bawah kepemimpinan Oesman Sapta Oedang (OSO), Partai Hanura pada pemilu 2019 gagal melewati PT 4% yang berdampak kepada hilangnya kursi di DPR RI dan perolehan suara yang sangat kecil.

Menurut Adi Warman, Kuasu Hukum DPP Hanura Bambu Apus (06/8/2019), Sehubungan telah ditetapkannya hasil penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Nasional oleh KPU RI pada tanggal 21 Mei 2019, maka dengan ini kami memberitahukan kepada saudara DR (HC) Oesman Sapta Odang untuk tidak menggunakan atau mengatasnamakan sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA, dengan alasan hukum sebagai berikut : 

Bahwa pada Tanggal 21 Desember 2016 disaksikan oleh saudara Jenderal (Purn) Subagyo HS dan saudara Jend. Pol (Purn) Dr. Chairuddin Ismail, SH, MH, saudara telah menandatangani Pakta Integritas yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bersedia melanjutkan memimpin Partai HANURA periode 2015-2020 dari Ketua Umum sebelumnya Bapak Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH, MM sampai Tahun 2020.

2. Bersedia mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai HANURA.

3. Menjamin soliditas dan kesinambungan Partai HANURA untuk memenangkan Partai HANURA dalam Pemilu 2019.

4. Menjamin penambahan kursi Partai HANURA di DPR-RI dari jumlah sebelumnya didapat.

5. Wajib membawa gerbong partai yang kami pimpin sebelumnya.

Dengan ditandatangani Pakta Integritas ini, saya menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan maupun pengurus dari partai apapun namanya.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat untuk pencalonan saya sebagai Ketua Umum DPP Partai HANURA dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) Partai HANURA Tahun 2016 dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab, dan bila dikemudian hari ternyata saya tidak memenuhi atau mematuhi, maka saya secara ikhlas dan tulus dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Partai HANURA.

Bahwa dalam poin 4 (empat) Pakta Integritas tersebut, saudara menjamin penambahan kursi Partai HANURA  di DPR-RI dari jumlah sebelumnya dan diakhir kalimat Pakta Integritas tersebut saudara menyatakan ;...........Dan bila dikemudian hari ternyata saya (saudara DR (HC), Oesman Sapta Odang) tidak memenuhi atau mematuhi, maka saya secara ikhlas dan tulus dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Partai HANURA. Maka dengan demikian  Pakta Integritas ini secara hukum merupakan Perjanjian Bersyarat yang harus dipatuhi oleh saudara DR. (HC). Oesman Sapta Odang.


Bahwa telah menjadi fakta hukum berdasarkan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan Suara Pemilu 2019 Tingkat Nasional dan Luar Negeri oleh KPU-RI pada Tanggal 21 Mei 2019, ternyata Partai HANURA sama sekali tidak mendapatkan kursi di DPR-RI.


Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum DPP Partai HANURA (Hasil Munaslub II). 

H. Adi Warman, SH, MH, MBA. 
(SK-Enal)

similar news

Turnamen Putsal HUT Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Resmi Ditutup, PJI Sumsel Pemenang Pertama.

Jakarta-Sorotkeadilan.com JaksaAgung Muda Intelijen Dr. Jan Maringka menyampaikan Futsal membutuhkan kekuatan dan kebersaamaan, karena tidak saja kemampuan perorangan yang ditonjolkan namun ...

"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?”

"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?” Sorotkeadilan.com - Jakarta Dalam rangka memperingati 60 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Forum Musyaw...

Dirjen Pertanian Urung Panen Raya  Jagung di Kabupten Dompu

Dompu Sorot Keadilan.com Warga tutup jalan ke lokasi pane raya jagung. Masyarakat sangat kecewa dan menyesalkan ulah segelintir warga Desa S...

KSBSI Gelar Giat Senam Sehat Dan Deklarasi Dukungan For Jokowi – Ma’ruf Amin.

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia KSBSI Gelar Giat Senam Sehat Dan Deklarasi Dukungan For Jokowi – Ma’ruf Amin. Sorotkeadilan.com - Jakarta24/02. M...

Popular