SOROTKEADILAN | Sabtu, 24 Agustus 2019

Menelisik Penggunaan Dana Desa Patani Takalar, Ratusan Juta Jadi Temuan Korupsi ? 


Menelisik Penggunaan Dana Desa Patani Takalar, Ratusan Juta Jadi Temuan Korupsi ? 

Takalar  -  Sorotkeadikan.com.

 Desa Patani yang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Mappakasunggu, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, mulai jadi topik pemberitaan media untuk mengungkap isu dugaan Korupsi yang merugikan Negara atas penggunaan Dana Desa.

Media sinyaltajam mencatat, sejak memasuki tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, serta tahun 2018, atau setiap tahunnya sejumlah aliran dana dari anggaran Dana Desa telah dicairkan untuk membantu menopang kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Desa Patani yang terbilang pengelolaan keuangannya diketahui bermasalah belum dapat di pertanggung jawabkan secara tertulis oleh Ketua BUMdes kepada Aparat Desa Patani, sejak pengeloalan selama lima tahun terakhir. 

Ironisnya, Ketua BUMdes Desa Patani yang diketahui bernama Arfandi terungkap adalah merupakan keponakan dari mantan Kepala Desa Patani bernama Hamsah Ronrong, bernama lengkap Muh.Arfandi.Kosasi selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan BUMdes, dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kegiatan BUMdes selama ini setiap tahunnya kepada Aparat Desa Patani atas penggunaan anggaran Dana Desa belum ada sama sekali, bahkan laporan pengelolaan keuangan dana BUMdes sendiri juga belum ada hingga saat ini.

Begitupun sebaliknya Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh mantan Kepala Desa Patani Hamsah Ronrong atas penggunaan anggaran Dana Desa di Desa Patani yang telah dicairkan kepada penanggung jawab pengelolaan keuangan BUMdes juga tidak memiliki laporan secara terperinci, hingga saat ini, dan telah menjadi isu sangat tajam pembicaraan ditengah masyarakat. 

Hasil investigasi penelusuran sinyaltajam dalam mengawasi penggunaan Dana Desa bersama masyarakat berdasarkan hasil informasi sejumlah narasumber yang berhasil dikembangkan dari berbagai kalangan ditemukan keuangan Negara dari anggaran Dana Desa yang di Kelola Desa Patani telah mengalir ke pengelolaan keuangan BUMdes Desa Patani melalui mantan Kepala Desa Patani Hamsah Ronrong sebanyak ratusan juta rupiah.

Yaitu diantaranya, pada tahun 2015 jumlah keuangan Negara pengelolaan Dana Desa di Desa Patani diketahui sebesar Rp.391.244.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu  juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dimana terdapat Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dicairkan dalam pengelolaan keuangan BUMdes Desa Patani. 

Pada tahun 2016 keuangan Negara pengelolaan Dana Desa diwilayah ini  mengalami peningkatan menjadi Rp.608.223.000,00 (enam ratus delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah), walaupun tanpa laporan pertanggung jawaban oleh Pengurus BUMdes pada tahun sebelumnya, mantan Kades Patani Hamsah Ronrong kembali melakukan pencairan menggunakan anggaran Dana Desa, sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke dalam pengelolaan keuangan BUMdes Desa Patani yang dikelola oleh keponakannya.

Memasuki anggaran tahun 2017 keuangan anggaran Dana Desa di Desa Patani telah mengalami peningkatan yang sangat siknifikan menjadi Rp.1.199.259.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terbilang penggunaan Dana Desa yang telah dicairkan kepengelola BUMdes saat itu, walaupun terlihat sangat jelas tidak terlihat ada laporan pertanggung jawaban oleh pengurus BUMdes Desa Patani untuk dipertanggung jawabkan Aparat Desa, tetapi mantan Kepala Desa Patani bernama lengkap Hamsah Ronrong, S.I.Pem, kembali berani mengucurkan anggaran Dana Desa, sudah pasti tentu dengan alasan khusus, anehnya dengan nilai nominal bahkan lebih besar lagi serta tidak tanggung-tanggung sepuluh kali lipat dari sebelumnya, yakni Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), ke dalam pengelolaan keuangan BUMdes Desa Patani yang dipimpin keluarganya sendiri.

Dan hingga menjelang tahun 2018, pengelolaan keuangan Negara melalui anggaran Dana Desa yang dikelola Desa Patani dipastikan kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.1.656.091.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta sembilan puluh satu ribu rupiah), terkesan tidak ada temuan dugaan korupsi secara berjamaah, langkah mantan Kepala Desa Patani tak terhenti untuk kembali mengucurkan pencairan menggunakan anggaran Dana Desa ke pada pengurus BUMdes Desa Patani sebanyak Rp.74.679.000,00 (tujuh puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), diduga bahkan dari pencairan kali ini dengan penyerahan langsung uang tunai kepada pengurus BUMdes kuat dugaan disertai pemotongan kurang lebih 50 % oleh mantan Kepala Desa Patani tanpa melalui transfer ke rekening bank BUMdes Desa Patani.

Secara keseluruhan total keuangan Negara dari anggaran Dana Desa yang mengucur ke pengelolaan keuangan BUMdes Desa Patani dapat diketahui adalah Rp.194.679.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). 

Sementara informasi pengelolaan Dana BUMdes di wilayah ini yang berhasil dihimpun, 22/8/2019. Diantaranya, pada tahun 2017 keuangan BUMdes Desa Patani, telah mendapat bantuan dari tingkat Kabupaten sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pada tahun 2018 kembali mendapat suplai bantuan keuangan melalui APBN dari Kementerian Pedesaan (Kemendes) sebesar Rp.50.000.000,00 (la puluh juta rupiah).

Sebelumnya informasi sinyaltajam terbitan lalu juga mengungkap hasil konfirmasi terhadap Ketua BUMdes Arfandi maupun bendahara bernama Ratnawati Dg Kebo,  telah mengakui keberadaan Dana yang dikelola BUMdes Desa Patani secara keseluruhan sebesar Rp 294.679.500,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) memberi jawaban atas penggunaan pengelolaan keuangan BUMdes tersebut. 

"Adapun kegiatan unit usaha yang dikelola seperti pengadaan Tabung Gas, BRILink, Pupuk dan Simpan pinjam", jelas keduanya. 

”Baru-baru juga kita diperiksa dari inspektorat, dua kali malah kita diperiksa Alhamdulilah sepanjang usaha jalan", tambah bendahara BUMdes Ratnawati Dg Kebo.

Tetapi masyarakat tidak mudah terkecoh begitu saja atas keterangan tersebut yang diduga keduanya telah melakukan  kebohongan publik, hal tersebut terlihat dalam keterangan yang berbanding terbalik oleh keterangan Pelaksana Tugas Desa Patani Jaharuddin Tiro. 

Dalam keterangan persnya selaku pelaksana tugas Desa Patani, Jaharuddin Tiro mengaku telah melayangkan surat ke dua guna menyampaikan kepada pengurus BUMdes Desa Patani hal ini terkait dalam rangka pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Takalar atas pengelolaan keuangan Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Dana BUMdes Desa Patani. 

Menurut PLT Desa Patani Ketua maupun pengurus BUMdes Desa Patani belum juga memberikan laporannya, sehingga sangat menyayangkan sikap Ketua BUMdes maupun pengurus lainnya yang seolah olah menganggap ini sebuah persoalan sepele.  

"Untuk kebaikan Desa Patani kedepan, saya maunya Ketua dan pengurusnya segera setorkan laporan proposal dan pertanggung jawabannya yang masuk akal", tegas Jaharuddin Tiro.

"Saya akan surati yang ketiga dan akan koordinasikan ke inspektorat", tambahnya.

Sebelumnya mantan Ketua BPD bernama H.Sarro, kepada sinyaltajam juga mengaku sering mempertanyakan bahkan mengkritik atas pegelolaan Dana Bumdes yang dinilainya tidak jelas hingga saat ini, pada hal menurutnya hal ini perlu di jelaskan agar transparan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan warga Desa Patani. 

"Dari semua anggota BPD yang ada di desa Patani, berduaja sama wakilku yang sering kritik dan pertanyakan, namun alasannya Ketua BUMdes (Arfandi), tanyaki saja Pak Desa (Hamsah Ronrong)", cetus H.Sarro mengutip ucapan lisan Ketua BUMdes.

Selain  itu H.Sarro juga telah melakukan komunikasi terhadap mantan Kepala Desa Patani Hamsah Ronrong, untuk mempertanyakan aset Desa Patani. 

"(Mantan) Kepala Dèsa juga pernah saya tanya, (masalah) aset Desa (Patani) seperti 2 Unit Traktor tapi jawabannya nanti", tutur H.Sarro.

Saat ini tidak sedikit masyarakat yang kini merasa kuatir apa bila dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa yang ada di Desa Patani tidak segera diusut oleh penegak hukum, akan berdampak pada daerah lainnya di Kabupaten Takalar bahwa koruptor telah menjadi raja diwilayah ini.

Sementara hasil konfirmasi Sinyaltajam terhadap mantan Kepala Desa Patani Hamsah Ronrong, S.I.Pem yang terus dihubungi hingga saat ini sulit untuk dikonfirmasi, begitupun dengan Ketua BUMdes Desa. Patani Muh.Arfandi.Kosasi tidak ingin menjawab konfirmasi wartawan.

(Kontributor: Faisal Muang).

similar news

Apel Rakyat ‘’Indonesia Membangun Desa’’

Tegal-Sorotkeadilan.com, Dari isi Visi Indonesia yang disampaikan oleh presiden Jokowi Dodo kita dari PosRaya (Posko Relawan Rakyat) suatu organisasi Relawan Strategis pada saat pilpres 2019, terge...

Lintas Padepokan TTKDH, Milad 66 Tahun PS TTKDH 

Lintas Padepokan TTKDH, Milad 66 Tahun PS TTKDH Sorotkeadilan.com Dalam Rangka merayakan dan memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia Ke 74 Tahun serta Milad PS TTK...

Turnamen Putsal HUT Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) Resmi Ditutup, PJI Sumsel Pemenang Pertama.

Jakarta-Sorotkeadilan.com JaksaAgung Muda Intelijen Dr. Jan Maringka menyampaikan Futsal membutuhkan kekuatan dan kebersaamaan, karena tidak saja kemampuan perorangan yang ditonjolkan namun ...

"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?”

"Kenapa Harus Kembali-Kaji Ulang UUD 45, Dulu dan Sekarang?” Sorotkeadilan.com - Jakarta Dalam rangka memperingati 60 tahun Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Forum Musyaw...

Popular