SOROTKEADILAN | Senin, 23 Desember 2019

Posisi Indonesia Dalam Industri Halal Dunia Dan Kondisi Sertifikasi Halal Saat Ini.


Sorot Keadilaan.Com,- Jakarta, Indonesia Halal Watch (IHW) mengadakan acara refleksi akhir tahun dengan mengusung tema “Posisi Indonesia Dalam Industri Halal Dunia Dan Kondisi Sertifikasi Halal Saat Ini”, bertempat di Sentral Al Jazeerah Restaurant & Cafe, Jl. Pramuka, Jakarta Pusat, Senni, 23/12.

Perkembangan Industri Halal di seluruh dunia terus meningkat dalam beberapa tahun ini, khususnya untuk produk makanan, keuangan, fashion, kosmetik dan obat-obatan, media dan pariwisata.

Sementara di tanah air masih terus berkutat persoalan sertifikasi halal, bahkan sampai pada stagnasi proses pendaftaran sertifikasi halal, dikarenakan BPJPH yg ngotot mengambil alih pendaftaran, padahal belum siap.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal dinilai sudah tepat sebagai bentuk diskresi untuk melaksanskan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) adalah tepat, agar UU JPH dapat dijalankan sekalipun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan infrastruktur lainnya belum siap.

UU JPH tetap dapat dijalankan dengan memberikan kewenangan kepada LPPOM MUI yang selama ini telah menjalankan fungsi tersebut.

Dr. H. Ikhsan Abdullah, SH,MH
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch menyampaikan bahwa "Halal" menjadi penting yang ditandai dengan hadirnya industri Halal di Indonesia untuk mencapai keberkahan umat atau rakyat.

Menurutnya, Halal sudah menjadi life style di luar negeri juga di cafe-cafe membicarakan isu halal.
"Kita harus memasuki ini ( industri Halal) karena kita menjadi pangsa pasar dunia," kata Ikhsan.

Pemerintah, lanjutnya jangan menjadikan cukai dari industri halal UKM ini tapi pemerintah seharusnya membiayai agar UKM itu mau membuat sertifikasi halal untuk mendorong industri halal.

"Negara wajib membiayai UKM untuk sertifikasi Halal," tegasnya.

"Jangan sertifikasi halal menjadi mainan. kita pastikan hari ini bersama-sama media yang sudah berjalan dan yang belum berjalan berapa lama," sambungnya.

Karena ketidaksiapan BPJPH Kementerian Agama (Kemenag), ungkap Ikhsan, akibatnya stagnan ini pendaftaran sertifikasi.

Rahmat dari Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman ( GAPMI), yang hadir juga mengemukakan bahwa sertifikasi bagi Pengusaha Makanan dan Minuman itu penting karena menyangkut Muslim

"Sertifikasi Halal ditandai dengan label halal dari MUI. Bagaimana bisa bertumbuh kalau tidak ada sertifikasi," ujarnya.

Menurut Rahmat, harus toyyib (baik) dulu baru bisa dapat sertifikat jangan dibalik.

"Yang namanya Sertifikasi halal itu adalah menelusuri semua proses produk halal, kalau kita baca Undang-undangnya, adalah proses mulai dari penyediaan, penyiapan, peyimpanan bahan baku, kemudian pemerosesan,kemudian penyimpanan bahan jadi, pengangkutannya sampai penyajiannya," jelas Rahmat.
(Darman).

Popular