SOROTKEADILAN | Jum`at, 05 Oktober 2018

The 42nd Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committe


The 42nd Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committe on Demarcation and Survey of International Between Indonesia and Malaysia.


Sorotkeadilan.com - Jakarta,5/10/2018.


Penetapan garis batas darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan merupakan hasil dari penegasan batas yang telah dilakukan oleh Belanda dan Inggeris. Namun Belanda dan Inggris tidak melakukan penegasan batas secara keseluruhan, oleh karena itu kedua negara bersepakat untuk melakukan penataan garis batas dengan melakukan survei dan penegasan batas bersama guna mempertegas garis batas kedua
negara di Kalimatan. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) akan didampingi oleh Direktur Wiakayah Pertahanan (Dir.Wilhan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selaku Ketua Tim Teknik bersama Kementerian/Lembaga terkait antara lain,Kementerian Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Markas Besar (Mabes) TNI, BNPP, BIG, BIN, Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan Pemda Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam Rangka pelaksanaan survei dan penegasan batas bersama, kedua negara sepakat untuk membentuk Forum Bilateral Joint Indonesia-
Malaysia Committe (JIM) on Demarcation and Survey of International Boundary between Indonesia And Malaysia. Persidangan ke -1 JIM dilaksanakan di kota Kinabalu pada tahun 1974, sampai dengan saat ini, persidangan JIM ke -
42 akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 8-11 Oktober 2018.

Delegasi Indonesia akan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang berdasarkan Keputusan Menkopolkam No. Kep.05/Menko/Polkam/DKN/1/1999 tentang Pembentukan Panitia Nasional Penegasan dan Survei Perbatasan Internasional antara Republik Indonesia dan Malaysia berkedudukan sebagai Ketua Panitia Nasional Penegasan dan Survei Batas Internasional Indonesia-Malaysia.

Terkait dengan hal tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan "#Kemendagri Media Forum". Bertempat di Ruang Pers, Kantor Kementerian Dalam Negeri Gd. A, Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018,

Isu yang diangkat adalah The 42nd Meeting of The Joint Indonesia-Malaysia (JIM) Boundary Committe on Demarcation and Survey of International Between Indonesia and Malaysia.
Dengan menghadirkan narasumber :
Ir. Muhammad Hudori, M.Si (Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan), Direktur Wilayah Pertahanan, Direktur HPK, Direktur Topografi dan dipandu oleh Kapuspen Kemendagri ,Dr.Bahtiar,M.Si.

Ir. Muhammad Hudori, M.Si. memaparkan bahwa agenda JIM ( Joint Indonesia-Malaysia ) akan melakukan negosiasi OBP, Sektor Timur 4 OBP dan Sektor Barat 5 OBP

Pengesahan kedua negara yang disebut MOU 21 (2 di sektor Timur, 1 di Sektor Barat ) terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah disurvei.

Yang menjadi fokus pada JIM ke-42 adalah 5 OBP di Sektor Timur.

Menurut Direktur (Dir.) Topografi, sudah ada kesempatan mengembalikan posisi klaimnya yang akan di bawa ke JIM dan apabila disetujui akan menjadi
Kemajuan dari sengketa perbatasan Indonesia Malaysia dengan damai.

"Masalah belum selesainya kasus
Ini selama 40 tahun, bukan berarti 40 tahun belum kelar tapi memang ada kesepakatan antara Malaysia dan Indonesia untuk menyelesaikan segmen-segmennya terlebih dahulu", lanjutnya.

Sementara Dir.Wilayah Pertahanan (Wilhan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Bambang, S.,S.E, M.TR(Han), Laksma TNI mengemukakan "kegiatan teknis menetapkan lagi tugu-tugu batas dengan 1300an patok. Karena faktor alam atau manusia, patok-patok ada yang rusak maka perbaikannya di Segmen Investigation, Refixation dan Maintanance (IRM).

Dir.Topografi,Ir.
Asip Rosyidin MBA. menjawab pertanyaan awak media, mengapa yang ke 9 OBP tersebut yang dikerjakan?, "5 OBP yang di Timur dan 4 di Barat, karena sejalan dengan apa yang sudah di survei Belanda dan Inggeris. Jadi sekalian Surveinya," kata Dir.Topografi.Ir.
Asip Rosyidin MBA.

"Yang saya rasakan kedua belah pihak sangat serius menyelesaikan masalah perbatasan ini." ujar Asip.

"Kalau tidak serius pertemuan (JIM) ini tidak akan ada, kenapa lama karena ini menyangkut kedaulatan," timpal Dir.HPK.

"Demarkasi (pematokan).
Mulai tahun 1974-2001 dari ujung Barat ke ujung Timur dan setelah pematokan ada patok yang rusak maka disepakati adanya IRM," Kata Dir.Wilhan.

Delegasi Malaysia akan diketuai oleh Dato' DR. Tan Yew Cong, Sekretaris Jenderal, Ministry of Water, Land and Natural Resources bersama dengan instansi terkait lainnya yang rencananya totalnya berjumlah 25 orang. (Sdt).

 

Popular