SOROTKEADILAN | Rabu, 07 Februari 2018

ANCAMAN R KUHP UNTUK PROGRAM KELUARGA BERENCANA.


Sorotkeadilan.com - Jakarta, 07 Februari 2018. BKKBN tidak bisa bekerja sendiri sehingga membutuhkan petugas yang terlatih maka bila  RKUHP ini disahkan maka petugas-petugas yang membantu BKKBN bisa kena pidana, beber Dini Haryati, manager program Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP).

Kedua pasal yang dianggap bermasalah tersebut yaitu :

Pasal 481 :

Setiap orang yang  tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memeperoleh alat pencegah kehamilan tersebut,  dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

Pasal 483 :

Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana  dimaksud dalam pasal 481 dan 482   Jika perbuatan tersebut dilakukan petugas yang berwewenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana dan pencegahan penyakit menular.

Jika kedua pasal ini disahkan maka akan berimplikasi pada :

  1. Berpotensi Over-kriminalisasi, khususnya bagi kader kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama terlatih, lembaga masyarakat, pihak swasta penyedia layanan, serta masyarakat umum, yang berupaya mengakses dan mendapatkan informasi layanan kesehatan.
  2. Mengancam keselamatan masyarakat terutama dalam penanggulangan infeksi menular seksual dan HIV & AIDS.
  3. Tidak sejalan atau bersifat kontraproduktif dengan program keluarga berencana (KB) yang diusung oleh pemerintah.
  4. Mengancam akan informasi program. Keluarga Berencana (KB).

 Agar pasar 481 dan 483 ini bisa dihapuskan paling tidak direvisi. , harap Dini.

Menurut dosen IAIN Cirebon, Abdul Muiz Ghazali, Dari pandangan agama, Islam sangat mengapresiasi Keluarga Berencana dimana ada sistem Hazel yaitu mengeluarkan mani diluar untuk mencegah kehamilan atau mengatur kehamilan. Pendidikan Islam sangat terbuka dengan edukasi seksual.

Negara amburadul dengan RKUHP ini, terlalu jauh mengatur dan ikut campur masalah seksual dan berbahaya karena Islam sangat jelas mengatur masalah reproduksi.

Ajeng Kandini Kamilah peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) membeberkan bahwa yang akan kena pidana adalah termasuk masyarakat yang mempromosikan  alat kontrasepsi berdasarkan  R KUHP ini.

Pendidikan reproduksi itu dimulai dari ibu. Pendidikan reproduksi harusnya lelaki sama lelaki perempuan sama perempuan agar bisa lebih terbuka dan cepat tanggap.

Dr. Ramona Sari (Pemerhati KB & HIV - Pengurus PKBI) mengungkapkan bahwa dengan kalimat petugas yang berwewenang ada penyempitan yang artinya membatasi perpanjangan tangan BKKBN dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Kasihan yang tidak tahu dan terjadi kehamilan diluar kewajaran.

Menurut Ajeng ada 4 fraksi yaitu Golkar, PDIP, Nasdem dan Hanura setuju menghapus pasal ini dari 10 fraksi di komisi III.

Saat ini Rancangan KUHP (R KUHP) akan segera disahkan paling lambat awal 2018. Rumusan RKUHP yang mencakup pasal terkait alat pencegah kehamilan justru menimbulkan permasalahan baru. Dalam rumusan tersebut, terdapat potensi kriminalisasi terhadap kader dan tenaga kesehatan, lembaga masyarakat, serta masyarakat umum yang berupaya mengakses dan mendapatkan informasi layanan alat pencegah kehamilan termasuk diantaranya adalah mengenai kontrasepsi. Dampak pembatasan akses kontrasepsi tersebut akan mengancam keselamatan masyarakat terutama dalam penanggulangan infeksi menular seksual dan program keluarga berencana. Rumusan ini juga bersifat kontraproduktif dengan program keluarga berencana dan penurunan angka kematian ibu yang diusung oleh pemerintah apabila RKUHP tersebut sampai disahkan.

Untuk merespon hal tersebutl maka Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Yayasan Cipta Cara Padu (YCCP), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar diskusi dengan tema : Ancaman RKUHP untuk Program Keluarga Berencana, Minggu, 4 Februari 2018 di Bakoel Koffie Cikini, Jalan Cikini Raya No.25, Menteng, Jakarta Pusat dengan Narasumber:

  1. dr. Ramona Sari (Pemerhati KB & HIV - Pengurus PKBI)
  2. Ajeng Gandini Kamilah (Peneliti ICJR)
  3. Abdul Muiz Ghazali (Dosen IiAIN Cirebon)
  4. Dini Haryati (Manajer Program YCCP) dan Pelaksananya :

PKBI - ICJR - YCCP - Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Yang mana ujung dari diskusi ini disimpulkan bahwa kontrasepsi dalam R KUHP ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembangunan keaehatan  di Indonesia. Karenanya rekomendasi terhadap pasal ini adalah agar pasal 481 dan 483 sebaiknya dihapuskan.

(Darman T.)

Popular