SOROTKEADILAN | Senin, 04 Mei 2020

Menakar Kerawanan Pilkada Di Tengah Pandemi.


Oleh: Fauzan Azhim, S P

(Peneliti Politik Daerah, Indekstat Indonesia ozan@indekstat.com).


Jakarta - Sorotkeadilan.com

Tidak hanya di Indonesia, Berbagai negara di belahan dunia yang akan melaksanakan kontestasi elektoral terhambat karena dilanda wabah COVID-19. Pada Bulan Maret, negara yang tetap melaksanakan pemilihan dalam pandemi mengalami penurunan partisipasi, diantaranya Prancis yang menggelar pemilihan lokal mengalami penurunan partisipasi sampai 19% dan Mali dimana Pemilihan Legislatifnya hanya diikuti 7,5% dari total pemilih.

Termasyhur, Amerika Serikat sebagai negara dengan jumlah kasus positif terbanyak di dunia saat ini hendak melangsungkan Pemilihan Presiden pada 3 November nanti, namun 16 negara bagian sudah menyatakan akan mengundur pemilihan pendahuluanya (Primaries).

Pemungutan suara Pilkada 2020 pada 261 Kabupaten/Kota dan 9 provinsi yang semula akan dilaksanakan pada 23 September 2020 dinyatakan ditunda oleh KPU. Selasa lalu, 14 April 2020, hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi 2 DPR RI, Kementrian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati bahwa pemungutan suara Pilkada 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, yang berarti di 9 Juni tahapan verifikasi faktual sudah mulai berlangsung. Opsi A dipilih dari 3 opsi yang diajukan KPU sebelum membuat Perppu
No.1 April 2020

Penundaan Pilkada 2020 yaitu Opsi A: 9 Desember 2020, Opsi B: 17 Maret 2021 dan Opsi C: 29 September 2021.
Pertanyaanya apakah wabah COVID 19 sudah setidaknya membaik atau menunjukan trend penurunan pada Bulan Juni 2020? Berbagai skenario memprediksi wabah COVID 19 di Indonesia mulai menunjukan penurunan paling cepat pada awal Juli.

Tim Simulasi Covid 19 Indonesia (SimcovID) bahkan memprediksi puncak kasus baru terjadi pada bulan Juni. Bahkan menurut Alumni Matematika UI kasus baru akan melonjak terus hingga Agustus 2020 bila tidak ada intervensi dan tindakan tegas dari pemerintah. Kapan situasi ini membaik sulit terprediksi dengan kondisi masyarakat yang bersiap menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan mudik Idul Fitri, kendati sudah ada pelarangan namun diperkirakan tetap ada aktifitas mudik yang berpotensi menjadi sumber ledakan penyeberan virus dan mengubah pola penyebarannya.

Seharusnya Kementrian Dalam Negeri sebagai salah satu yang hadir memiliki skenario pandemi yang menunjukan situasi sudah membaik selambat-lambatnya di Bulan Juni karena ikut menyepakati opsi penundaan pilkada 2020 yang diselengggarakan pada 9 Desember.

Kondisi tersebut sebenarnya cukup mengkhawatirkan bila Pilkada 2020 tetap dilaksanakan pada Desember nanti. Bila belum ada perbaikan dan tahapan Pilkada tetap berlangsung, maka sudah jelas aktifitas beberapa tahapan Pilkada akan melanggar protokol kesehatan yang sudah diatur oleh Kementrian Kesehatan. Mulai dari tahapan Verifikasi dan Coklit yang membutuhkan mobilitas yang cukup intens hingga proses pemungutan suara dimana masyarakat akan bergerombol dalam rentang waktu yang cukup lama.

Kritik atas Pilkada yang akan diundur pelaksanaanya menjadi bulan Desember ini bukan hanya dari aspek kesehatan. Sebelum wabah COVID-19 melanda di negeri ini pada awal Maret lalu, kontestasi elektoral secara umum dinilai cukup rawan untuk dilaksanakan. Bawaslu Merilis IKP (Indeks Kerawanan Pemilu) tahun 2019 yang menyatakan bahwa 512 dari 514 Kabupaten/Kota di indonesia termasuk kedalam kategori tingkat kerawanan sedang ketika melaksanakan agenda pemilihan. Terlebih, 2 diantaranya termasuk dalam tingkat kerawanan tinggi, salah satunya Kab. Teluk bintuni yang akan melaksanakan Pilkada di 2020 nanti. Rawan dalam KBBI berarti: “Mudah menimbulkan gangguan atau bahaya; gawat” atau dalam konteks IKP bermakna “segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum yang inklusif dan benar”.

IKP 2019 disusun berdasarkan 4 dimensi yang menjadi indikator, dan tiap dimensi memiliki beberapa sub-dimensi yang dinilai. Keempat dimensi tersebut ialah: Konteks sosial-politik, Penyelenggaraan yang bebas da

n adil, kontestasi dan partisipasi. Dimensi penyelenggaraan merupakan dimensi yang menjadi catatan merah di IKP nasional, yaitu senilai 53,80 dari nilai IKP 48,88. Adapun sub-dimensi yang tinggi kontribusinya dalam nilai merah ini yaitu sub-dimensi hak pilih dan sub-dimensi kampanye. Hal ini menunjukan bahwa segala hal yang terkait hak pilih masyarakat dan proses kampanye penting untuk diperhatikan dan paling beresiko dalam melaksanakan pemilihan.

Sayang nya, Pandemi COVID-19 seakan menghambat pelaksanaan pemilihan terutama pada 2 aspek tersebut. Bila Pilkada tetap dilaksanakan pada Desember nanti, 2 aspek ini sangat rawan di berbagai daerah. Dari aspek hak pilih, proses pendataan, validasi, coklit yang harus dikontrol dengan baik dan benar menjadi sangat terhambat dan eksekusinya akan menjadi tidak efektif karena berbagai protokol kesehatan yang
No.1 April 2020

harus dipatuhi. Dari aspek kampanye, fairness dan kesetaraan dari pelaksanaan dan peralatan kampanye serta praktik politik uang yang sangat krusial alih-alih diawasi dengan baik malah tingkat pelanggaran meningkat kuantitas dan kualitasnya. Fairness akan sulit dicapai pada konteks Pilkada kali ini karena calon kepala daerah petahana dalam keadaan “berat sebelah” (terutama incumbent dengan angka akseptabilitas diatas 60%) atau diuntungkan karena insentif pengentasakan COVID-19 di daerah dan calon kepala daerah baru atau calon penantang akan kesulitan melaksanakan kampanye langsung. Tidak hanya itu, berbagai bantuan sosial tersinyalir beresiko menjadi alat kampanye secara sengaja maupun tidak disengaja. Dua faktor yang harusnya diberi perhatian khusus justru faktor yang paling terdampak bila situasi COVID-19 tidak membaik. Terlebih politk uang, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Kamis 16 April 2020 memprediksi akan ada 5,2 juta pengangguran baru dan penambahan angka kemiskinan sebesar 3,2 juta pada masa akhir tahun dari pandemi.

Kontestasi politik yang tak asing dengan pemberian “Uang langsung” tentu akan menjadi sumber pemasukan yang dicari- cari oleh kalangan pengangguran dan kaum miskin.
Lantas, apakah keputusan pengunduran pilkada opsi A atau opsi terdekat yaitu pada 9 Desember menjadi keputusan yang didasari pertimbangan bijak dan realistis? Mengingat kerawanan yang sudah dijelaskan Bawaslu dan ketidakpastian berakhirnya pandemi. Ataukah mungkin diskusi di RDP kemarin terselipkan pertimbangan yang didasari kalkulasi elektoral dari kepentingan partai politik tertentu di DPR RI? Data yang ada menunjukan bahwa dari 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak terdapat 224 daerah yang berpotensi akan diikuti oleh calon kepala daerah petahana.

Sebagian besar kepala daerah yang saat ini menjabat dan berpotensi kembali maju di Pilkada nanti diusung oleh “ruling party” di DPR RI maupun di daerah.
Kualitas Pilkada akan menentukan kualitas pemimpin daerah yang akan dilahirkan dan memengaruhi sistem demokrasi di Indonesia bukan hanya tahun ini namun pada kontestasi elektoral kedepannya. Sebanyak 270 daerah harus dipastikan memiliki pemimpin yang layak dan terpilih dengan prosedur demokratis yang conditio sine qua non. Oleh karena itu, keputusan waktu pelaksanaan pilkada seharusnya sangat memerhatikan aspek penyelenggaraan semua tahapan agar dapat berlangsung sebagaimana mestinya tanpa kerawanan yang berarti.
”Elections demonstrate that political power derives from the people and is
held in trust from them; and that it is to the people that politicians must account for their actions ” (Beetham and Boyle 2009).

Popular