SOROTKEADILAN | Sabtu, 25 Januari 2020

Masih Bisakah Rakyat Percaya Hukum Sebagai Panglima


Sorot Keadilan.Com,- Negara kesatuan Republik Indonesia Di Sebut sebagai Negara Hukum maka Sudah sepatutnya Hukum Di jadikan Panglima Tertinggi, Siapapun Dia yang berada di wilayah Hukum Republik ini Harus Taat Dan Tunduk pada Hukum Itu. Jangan kemudian Hukum hanya di Jadikan "Alat" untuk memuaskan Nafsu Kekuasaan saja dan mengesampingkan Asas keadilan dan Kebenaran Dalam "Roh" Hukum Itu sendiri.

(Equality Before The law) Asas Persamaan Hak di hadapan Hukum ini seharusnya benar-Benar Di Maknai oleh Seluruh Komponen masyarakat Di Republik ini, Tujuannya Jelas untuk Menciptakan Hukum Yang berkeadilan Sesuai Amanat Konstitusi.

Plato Dalam bukunya yang berjudul Republic, sangatlah menjunjung tinggi konsep Keadilan. Dimana menurut Plato sebuah Negara yang ideal haruslah menganut prinsip mementingkan keadilan.

"Dari konsep berpikir Plato soal negara bisa kita simpulkan bahwa Plato mendambakan sebuah negara yang bebas dari pemimpin/kekuasaan yang serakah dimana keadilan itu harus benar-Benar dijunjung tinggi," jelas sang penulis Falen D kandou kepada Media Sorot Keadilan melalui pesan Watshap, Jakarta, Sabtu (25/01/2020).

Penulis memberi judul tulisan seperti di atas karena fakta nya hukum Yang ada di Indonesia saat ini membuat penulis dan mungkin, banyak kalangan masyarakat lain nya Tidak bisa lagi meyakini bahwa hukum Adalah Panglima.

"Rasa ketidakyakinan terhadap penegakan hukum yang berkeadilan cukup berdasar karena melihat banyak nya penegak hukum Yang Terjerat kasus ukum," jelas penulis

Belum lagi Ketimpangan, ketidakpastian dan Kesewenang -wenangan Hukum masih Marak Terjadi, keyakinan penulis semakin kuat tak kala mendengar pernyataan seorang Profesor Mahmud MD dalam satu kesempatan yang Menyebut, Bahwa Hukum Di indonesia bisa di beli, Prof Mahmud menyebut bahwa hukum di Indonesia pasal-pasal nya banyak yang di buat Sesuai pesanan Tertentu,

"Problem kita sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada," ungkapnya pada saat acara Gerakan Suluh Kebangsaan di Hotel Aryaduta Jakarta. Pernyataan Prof mahmud ini penulis kutip dari sumber berita media online CNN indonesia yang di rilis (Kamis, 19/12/2019).

Berangkat dari pernyataan Prof mahmud di atas penulis menilai faktor "kekuasan" Politik dalam pemerintahanlah yang mempengaruhi Lahir Nya produk-produk Hukum "ORDERAN" ini.

Sampai-Sampai Ada istilah "Hukum adalah panglima, penguasa Adalah rajanya"

Berbagai contoh soal ketidakadilan dan Ketidakpastian hukum di negeri ini bisa kita simak dari berbagai kasus mulai dari kasus Century, Hambalang dan banyak kasus lain nya yang kepastian Hukum nya Kabur, kenapa kabur? karena aktor-aktor dalam kasus-kasus ini yang Lain Sudah "di sengsarakan dalam penjara" Yang lain yang di sebut-sebut sebagai aktor utama masih bisa Dengan leluasa berkeliaran.

Efek dari ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di Indonesia ini juga sampai memicu adanya pernyataan Memilukan pejabat Atau Lebih tepatnya Mantan pejabat negara Di Republik ini yang merasa Menyesal menjadi WNI, Ungkapan ini pernah terlontarkan dari Seorang mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu Karena merasa di perlakukan Tidak Adil oleh sistem ukum Di negeri ini.

"Saya sebagai orang Papua menyesal bergabung ke Republik Indonesia ini karena pemerintah bersikap diskriminatif terhadap warganya. Saya tidak terbukti satu sen pun melakukan korupsi, tidak terbukti di pengadilan. Saya di zolimi. Jadi saya menyesal dengan putusan ini," pernyataan Barnabas Suebu ini di lontarkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada 2017 Lalu

Contoh Lain Soal ketidakadilan dan ketidakpastian Hukum Di indonesia ini juga terjadi di Sulawesi Utara antara lain pada Persoalan Pilkada kabupaten Kepulauan Talaud, proses pelantikan Bupati dan wakil bupati terpilih Elly E Lasut dan Mochtar A Parapaga yang adalah Amanat UU Tidak di laksanakan.


Padahal secara Konstitusional Pilkada kabupaten Kepulauan Talaud Sudah Berjalan Sebagaimana Mestinya dan proses pelantikan sesuai Amanat "pasal 164 UU No 10 Tahun 2016 tentang pilkada" Harus di jalankan Tapi pada kenyataannya tidak di laksanakan.

Hal ini menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat dan mengundang gelombang demonstrasi Yang pada Akhirnya Berujung kericuhan.

"Melihat, menyimak bahkan ikut merasakan Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di negeri ini membuat penulis merasa Pesimis akan tegaknya NKRI Mmenjadikan hukum sebagai panglima tertinggi," tandasnya

Penulis : Falen.D.kandou
Editor : Arman

Popular