SOROTKEADILAN | Rabu, 02 Januari 2019

Rekonstruksi Sistem Keuangan Dunia Harus Jelas Secara Hukum


Sultan Rohidin Patrakusumah VII (kanan) bersama Ketua Umum PWRI Suriyanto PD

 

Sorot Keadilan.Com - Jakarta, Phoenix  merupakan institusi penjamin dan  pemberi lisensi seluruh mata uang  negara -negara didunia. Kenapa setiap negara tidak ada yang  mampu membayar hutang negaranya, dan  setiap tahun hutang bertambah, padahal semua negara dan rakyatnya memiliki penghasilan dan pekerjaan yang menghasilkan, dan uang di gudang bank central masing-masing negara pun bertumpuk dan melimpah.

Namun faktanya, semua negara tidak bisa melunasi hutangnya. Di sini, semua pemimpin  negara harus sadar, ada sebab pasti dan  ada akibat yang ditimbulkan.

Saya dalam hal ini mengingatkan kepada semua pemimpin dunia, hentikan sandiwara moneter, hentikan konspirasi, hentikan membodohi rakyat,  hentikan penguasaan atas milik orang lain, hentikan menekan dan mengkriminalisasi Negara- negara yang dianggap lemah, dan  hentikan penjajahan politik dengan alasan apapun, untuk merusak bumi dengan  berbagai alasan  hanya sekedar nilai uang yang kalian butuhkan, untuk mengisi roda pemerintahan di negara masing- masing.

Saya yakin, semua negara tidak  akan kekurangan keuangan, andai semua negara melaksanakan aturan keuangan sesuai aturan yang benar, sesuai ketetapan hukum tetap. Semua negara tinggal membenahi devisanya masing masing.  Kembalikan pada payung hukum yang  benar sesuai hukum tetap. Ketetapan hukum saat ini untuk pembenahan keuangan yang baik dan benar,  tinggal semua negara mengembalikan pertangung jawaban keuangan ke grantor kerekening opsyur yang ada di bank central masing-masing, atas nama Mr Bambang Utomo pemilik 7  rekening UBS yang digunakan semua negara untuk melakukan trading.

Selanjutnya, setelah pengembalian pertangungjawaban, maka semua negara akan mendapat SI (standing instruction) sebagai dasar ijin cetak uang dan regulasi, artinya setelah mendapatkan SI dari manajemen grantor semua keuangan yang ada di bank central masing masing dapat digunakan, dan apabila dianggap kurang semua negara dapat mencetak sesuai kebutuhan  untuk mengisi roda pemerintahan masing masing  .

Saat ini jujur saja sepengetahuan saya, bahwa siapun dan negara manapun yang melakukan investasi ke negara lain,  terlepas agreementnya yang dibuat antar Negara, pada dasarnya nenurut grantor, itu semua uang milik phoenik yang diedarkan tanpa ijin pemilik yaitu Mr. Bambang Utomo.

Maka dalam hal ini, demi perbaikan keuangan dunia, solusinya hanya pengembalian pertangungjawaban kepada pemilik, dan minta ijin untuk penggunaan, artinya hutang semua negara bukan antar Negara, tetapi semua negara berhutang kepada grantor .

Silahkan audit asal usul keuangan yang baik dan benar,  terlepas bersumber dari bank central mana saja . Tapi asal usul uang tersebut semua negara bersumber dari Phoenix,  artinya yang bisa mengeluarkan pertimbangan,   pengampunan hutang hanyalah grantor tanpa politik, karena bagi grantor tidak  ada kepentingan menguasai salah satu Negara, yang ada adalah pemberi dan penjamin suatu negara untuk memberi alat tukar dan menghidupi roda pemerintahan dan  rakyatnya,  untuk merawat buminya masing-masing sesuai teritorial masing-masing.

Dan disini semua negara harus teliti dengan baik dan benar, dan kalian semua harus menyadari bahwa semua uang adalah milik grantor  yang  dipergunalan dan diijinkan sebagai alat tukar di Negara- negara sesuai lesensi yang didapat berdasarkan pengajuan negaranya, contoh, Dolar Amerika itu adalah alat tukar yang diberikan ijin untuk Amerika, hanya kelebihannya dolar tersebut dijadikan alat tukar kebijakan dunia sebagai devisa, dan jaminan suatu negara mencetak alat tukarnya sendiri .

Coba kalian teliti, kalau dolar itu milik Amerika kenapa Amerika tidak  bisa membayar hutang negaranya,  padahal FED juga sebagai bank central Amerika, kenapa Amerika tidak dapat memerintahkan FED untuk melunaskan hutangnya?

Disinilah letak persoalannya, semua negara harus menyadari tentang peran penting grantor sebagai pemilik otoritas dibidang keuangan, sebagai owner untuk semua negara . Maka dalam hal ini saya minta hentikan sandiwara saling menunjukan taring keuatan. Ingat dunia ini sudah tua renta, hentikan pertengkaran, perang -perang itu tidak ada gunanya, tinggal kita semua memiliki inisiatif, negara menjaga dan merawat bumi wilayah teritorial masing masing,  begitu juga IMF  sebagai kontrol regulasi seluruh mata uang harus tegas, mata uang yang mana yang layak edar atau tidak layak edar. Harus tegas jalankan sesuai tupoksi dan otoritas, begitu juga semua institusi hukum dunia.

Mari kita jalankan aturan yang benar,  bersihkan dari politik konspirasi, tindak tegas tanpa pandang bulu pangkat maupun jabatan . Setiap  konspirasi yang  menyalahi aturan hukum  . sesuai visi misi PBB dalam angka merawat perdamaian  dunia .

Saya pun sebagai wakil dari grantor akan melakukan kewajiban untuk mengisi dan memberi menjamin legalitas lisensi keuangan untuk mengisi semua negara dengan baik dan benar, tanpa politik  dan taati aturan hukum keuangan . Tidak boleh digunakan untuk kepentingan partai politik, jual beli senjata, membantu gerakan kekacauan di sebuah Negara, atau digunakan untuk gerakan kriminal sparatis  membantu pemberontakan sebuah negara.

Semua permasalahkan selesaikan dengan hukum, dan di meja perundingan karena kita semua sepakat hukum adalah panglima .

Sekali lagi saya minta semua negara menyadari, begitu juga semua pemimpin dunia mari kita sama-sama menjalankan hukum yang baik dan benar sesuai ketetapan hukum, dan hukum tetap yang berlaku.

Kita rekonstruksi semua sistem yang salah,  mari satukan pemahaman demi perdamaian dan kesejahteraan  semua isi bumi atau semua negara di dunia .

(Diana)

Popular