SOROTKEADILAN | Kamis, 12 November 2020

Kantor BPJS Didemo Relawan Kesehatan Indonesia KPW DKI Jakarta.


 

Sorotkeadilan.com - Jakarta
Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) Kolektif Pimpinan Wilayah ( KPW )  DKI Jakarta menggelar aksi di depan kantor
BPJS Divisi Regional IV (Jabodetabek), Jl.Raya Pasar Minggu. Jakarta Selatan, Kamis, 12/11.

Dalam bidang kesehatan pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi warga negara Indonesia dalam naungan UU No.24 tahun 2011.

Rekan Indonesia KPW DKI Jakarta membeberkan bahwa di tengah situasi pendemik saat ini tidak muncul solidaritas sosial dari BPJS. Di tengah kehidupan warga yang serba sulit Covid 19 tidak ada itikad baik untuk sedikit meringankan beban hidup warga dengan meniadakan pearruran BPJS No.1 tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran terkait masa aktifasi 14 hari bagi peserta yang sudah mendaftarkan.

Dalam Refleksi Hari Kesehatan Nasional ini ada 2 institusi yang dituntut oleh mereka yaitu yang pertama tertuju kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ( BPJS) terkait Peraturan BPJS no.1 tahun 2015. Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja.

Yang kedua tertuju kepada Kementerian Sosial (Kemenkes) terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional BAB IV tentang pendaftaran jaminan di Rumah Sakit.

Dalam aksinya, yang dimulai sekitar jam 9.30 WIB, Relawan Kesehatan Indonesia KPW DKI Jakarta ini menuntut agar  regulasi peraturan BPJS No.1 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, pada Pasal 7  poin pendaftaran JKN mandiri kelas I dan II dengan masa aktivasi 14 Hari untuk dirubah karena sudah banyak masyarakat yang terkena dampaknya khususnya pada saat akan dipergunakan di Rumah Sakit tidak dapat digunakan karena belum aktif, ini terkait dengan BPJS.

"Kami sering menghadapi keluhan warga yang merasa beban hidupnya semakin berat di tengah Pandemik Covid 19 karena harus ditambah dengan membayar biaya pengobatan ketika sakit," kata M.Tiana Hermawan yang akrab dipanggil Tian selaku ketua Rekan Indonesia KPW DKI Jakarta.

Alih-alih memberikan hak dasar warga negara dalam bidang kesehatan yang berbentuk jaminan kesehatan, BPJS dalam perjalanannya  mengelola jaminan kesehatan ternyata amburadul, tulis Rekan Indonesia dalam rilisnya.

Selama berjalan hampir 6 tahun BPJS sudah mengalami defisit berkali-kali dan dalam setiap defisit yang menjadi tumbal untuk menutup defisit adalah peserta dimana.BPJS  melakukannya dengan menaikkan iuran kepesertaan.

Menurut Tian ini adalah persoalan klasik yang sudah lama dihembuskan namun sampai kini tak ada penyelesaiannya malah Tian mengecap kedua institusi ini (BPJS dan Kemenkes) saling lempar.

Alasan Tian mengangkat lagi permasalahan ini karena bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional pada 12 November ini agar kedua institusi tersebut bisa lebih manusiawi.

"BPJS bilang ya itulah regulasi dari Kemenkes, Kemenkes bilang ya itulah regulasi dari BPJS. Kedua lembaga ini (BPJS dan Kemenkes) sama sekali tak bisa mengkorelasikan tentang permasalahan yang ada di masyarakat." ungkap Tian dengan rasa kecewa.

Dari pantauan media ini peserta membawa beberapa spanduk yang bertuliskan dintaranya:

"Kementerian Kesehatan Rubah Permenkes.20 tahun 2014 Karena Sudah Banyak Menyusahkan Rakyat."

"Bayar BPJS, Obat Suruh Beli, Belum Sembuh Disuruh Pulang."

"BPJS Kesehatan, Iuran Naik, Denda Naik, Manfaat Menurun, Jangan.Gugurkan Hak.Konstitusi Rakyat."

Perwakilan dari Peserta demo, Tian Ketua Rekan Indonesia KPW DKI bersama Nurul Fitriani, Ali Sofyan, Maryati dan Hardianto, diterima oleh staff deputi direksi dari BPJS devisi regional IV (Jabodetabek) , bapak Wahyu  dan tim.

Usai pertemuan Tian mengungkapkan bahwa pihak BPJS Regional IV mengatakan hanya menampung dan akan meneruskan tuntutan Rekan Indonesia ke BPJS Pusat di Cempaka Putih Jakarta Pusat yang terkait regulasi.

"Relawan Kesehatan Indonesia menyampaikan tuntutan tentang Isu lamanya masa aktivasi 14 hari, ini kan isu lama sejak 2015, yang membuat regulasi itu BPJS Pusat." Kata Fian dari Humas BPJS regional IV.

Jadi, lanjut Fian, kami hanya menampung dan akan menyampaikan ke BPJS Pusat.

Aksi yang diikuti kurang lebih 30 orang dan dikoordinir oleh Asep Firdaus ini berlangsung lancar dan aman hingga membubarkan diri dan lanjut ke Kantor Kemenkes di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan terkait tuntutan kedua yang ditujukan ke Kemenkes RI yang mana menuntut agar Peraturan Menteri Kesehatan No.28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Peraturan Jaminan Kesehatan Nasional BAB IV  tentang pendaftaran jaminan di Rumah Sakit selambat lambatnya 3x24 Jam, yang mana peraturan ini yang banyak menyusahkan masyarakat. Dengan ketidaktahuan masyarakat dan terbentur oleh regulasi peraturan BPJS no.1 tahun 2015 maka banyak pasien yang terpaksa harus masuk sebagai pasien umum dan banyak juga yang akhirnya berhutang kepada Rumah Sakit karena tidak mampu membayar biaya Rumah Sakit.

(Darman).

Popular