SOROTKEADILAN | Sabtu, 19 September 2020

INTERVENSI TANAH WARGA LANTAMAL III SALAH ALAMAT.


INTERVENSI TANAH WARGA LANTAMAL III SALAH ALAMAT.

 

Oleh: Andi Darwin R.Ranreng, SH.

Warga RW.04, Kel.Kelapa Gading Barat,Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Jakarta - Sorotkeadikan.com Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) Presiden Jokowi tidak mengena dan bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat di RW 04 pada kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sementara program PTSL yang dibicarakan pada saat orasi Presiden Jokowi pada janji politik dengan menerbitkan 1 juta sertifikat merupakan suatu terobosan yang amat sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya akan tetapi program tersebut tidak bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya bagi warga Kelapa Gading Barat RW 04 yang mana masyarakat tersebut dalam hal ini telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

Warga Kelapa Gading Barat khususnya Rw. 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan. pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III.   

Ironis dan miris karena kantor kelurahan tersebut berada di wilayah lantamal III. Karena numpang keberadaannya , sehingga apa yang dilakukan pihak lantamal III selaku pengelolah kekuasaan menjadikan pamong yang bertugas di kelurahan kelapa gading barat tersebut harus tunduk dengan aturan pihak lantamal III, jadi ada pemerintahan diatas perintah 

Apa mungkin juga takut digusur sehingga yang dirasakan oleh warga RW. 04 telah terjadi diskriminasi dan tutup mata?.

Sesuai dengan acuan Undang-undang Agraria nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dan juga berdasarkan PP Nomor 2 nomor 24/ 1997 tentang pendaftaran tanah mengingat 

1). Undang-undang RI Nomor 5/1960 Jo PP Nomor 2/1960. 

2). Keppres RI Nomor 39/100 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/1979 disitu menyebutkan melampirkan alas hak tanah yang dimohon.

1. Melampirkan bukti perolehan tanah yang dimohon.

2. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadis dan diketahui oleh murah.

3. Surat keterangan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah.

4. Melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.

5. fotokopi KTP pemohon. 

6. Bidang tanah dimohon tidak dalam perkara di pengadilan.

Hal-hal tersebut adalah hal secara yuridis yang harus ditempuh didalam memperoleh sertifikat, bila hal tersebut tidak bisa terakumulasi maka tentunya untuk merujuk pembuatan sertifikat itu juga tidak akan bisa terjadi. 

Mengingat masyarakat di Kelapa Gading tersebut secara legalitas sudah bisa mangakomodir / melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut .

Tentunya hal tersebut bisa dilakukan secara teknis di lapangan dengan melakukan kegiatan teknis di lapangan, mengukur tanah tanah yang akan mau dijadikan sertifikat, akan tetapi dalam perjalanannya tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan. 

Karena tidak didukung oleh pamong setempat, kami atas nama warga berinisiatif bahu membahu untuk bisa diupayakannya program PTSL yang bisa dirasakan bagi masyarakat kami khususnya RW. 04 Kelapa Gading Barat karenanya secara pasti kegiatan teknis tersebut bisa berjalan , masyarakat Kelapa Gading barat khusus di RW. 04 setelah didata dan telah dibentuk gambar peta bidang yang secara sistematis itu tertuang dalam gambar Ukur gambar tata ruang yang menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak terdapat suatu hak yang melekat di atasnya.

Setelah pengukuran tersebut, institusi alat negara yang bernama Lantamal 3 mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan kepunyaan kekuasaannya, dalam hal di bawah pengelolahan pihak Lantamal III dengan merujuk pada Surat Hak Pengelola (SHP) nomor 10.

Kalau memang benar SHP no 10 tersebut yang dimiliki Lantamal III, kapan pembuatannya?, serta batasnya?, itu tidak pernah di paparkan di dalam pertemuan yang diadakan di kelurahan maupun kecamatan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) seharusnya menyetop kalau memang tanah yang kita tempati selama ini milik Lantamal ( Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut) III. 

Tapi kenyataannya Tim PTSL tetap melakukan pengukuran dengan alat yang canggih & akurat serta dinyatakan lokasi kita tidak termasuk wilayah Lantamal III dan dikuatkan oleh peta bangunan. 

Secara yuridis kita lebih baik dari wilayah lain yang mengajukan PTSL, itu di sampaikan oleh tim yuridis PTSL yg telah di tunjuk oleh BPN.

Mengingat histori keberadaan tanah di lingkungan RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat pada tahun 1987 pada kepemimpinan gubernur Wiyogo Atmodarminto telah terjadi proyek normalisasi Kali Sunter dan karena proyek tersebut banyak rumah-rumah masyarakat warga khususnya RW.04 di Kelapa Gading Barat terkena gusur dan karena hal tersebut Gubernur DKI Jakarta serta merta memberikan kompensasi ganti kerugian mana mana lahan rumah yang terbongkar diberikan ganti tak terkecuali juga pohon-pohon yang ditanami oleh warga itu pun tak.luput dari penggantian

Hal ini menandakan bahwa masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat RW. 04 secara de facto dan de jure diakui keberadaannya dan legalstandingnya .

Khusus di wilayah RW.04 Kelapa Gading Barat juga bukanlah penduduk liar dengan bukti bukti yang kami ungkapkan bahwa masyarakat khususnya RW 04 Kelapa Gading Barat adalah masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan klaim tanah yang dikuasai oleh Lantamal III adalah tidak mendasar dan Salah alamat kalau lahan tersebut diklaim milik pihak Lantamal III dan pada saat itupun mereka pihak Lantamal III telah mematok dan menentukan lokasi batas-batas wilayah kekuasaan teritorialnya di mana patok tersebut ditandai dengan dibuatnya gapura yang besar dan mewah di muka Komplek TNI Angkatan Laut . Itulah batas teritorialnya. Alangkah ironisnya bilamana batas-batas yang telah diakui dan diamini oleh beberapa institusi baik itu Lantamal III sendiri pihak terkait dalam hal ini provinsi DKI Jakarta Utara dan sekarang . Lantamal III dengan SHP-nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui dan sekarangpun mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III.

Sungguh ironis karena kami bukanlah penduduk liar, kalaupun ada bangunan liar itu sudah otomatis yang mendiami tersebut adalah penduduk liar . Bagaimana hal ini bisa di konotasikan dengan kata kata liar sementara dasar rujukan surat yang di keluarkannyapun dengan dasar Undang- undang no 1 tahun 2004 sudah tidak berlaku surut artinya surat tersebut dibuat tergesa-gesa sementara UU tersebut sudah berubah dan perlu dicatat bahwa kami warga Kelurahan Kelapa Gading Barat khususnya di RW. 04 tidak serta merta tunduk atas aturan-aturan yang telah di pampangkan di muka jalan dengan menancapkan plang papan pengumuman yang bukan pada tempatnya   

Karena kami bukanlah warga dari Lantamal III, kami adalah warga sipil . Tentunya taat akan peraturan sipil. Jadi apapun bentuk dari penekanan pemaksaan pembongkaran bangunan kami tersebut adalah pelanggaran atas hak seseorang dan itu adalah perbuatan melawan hukum yang tidak dibenarkan dalam suatu tindakan pemaksaan kehendak . Karenanya pimpinan lantamal III harus mengkoreksi kembali hasrat tatanan nilai yang akan di lakukan dan dibuat.

Tentunya tidak semata mata dengan mata tertutup . Semua itu ada konsekwensinya . Prestasi boleh dicari tetapi janganlah mengorbankan dan memaksakan apa yang seharusnya dikondisikan untuk di jalankan dengan merekayasa suatu hal yang menjadikan permasalahan diatas masalah.

Popular